Berita Nasional

Jaksa telah memanipulasi fakta persidangan demi ambisinya untuk memenuhi tuntutannya. Hal ini dibuktikan dengan tidak diungkapnya fakta-fakta yang muncul di persidangan dalam berkas tuntutan jaksa.

Tuntutan hukuman dua tahun penjara terhadap Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) dinilai sangat mengada-ada, sebab para pelaku kerusuhan Monas yang berada dilapangan belum dijatuhi tuntutan hukuman.

Sama seperti Ketua Umum Front Pembela Islam Habib M. Rizieq Shihab, Panglima Komando Laskar Islam Munarman juga dituntut dua tahun penjara, karena dianggap telah melanggar pasal 170 ayat 1 KUHP. Menurut Jaksa Penuntut Umum, Munarman telah bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang dan barang seperti yang diatur dalam pasal 170 ayat 1 KUHP.

Ketua Umum Front Pembela Islam Habib M. Rizieq Shihab dituntut hukuman dua tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena dinilai, terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum melanggar pasal 170 ayat 1 jo pasal 55 ayat 2 KUHP. Habib Rizieq pun dituntut hukuman dua tahun penjara, dikurangi empat setengah bulan masa tahanan, serta membayar biaya persidangan sebesar Rp 5.000.

Kejaksaan Agung akan mengumumkan waktu eksekusi tiga terpidana mati bom Bali I Amrozi Cs, pada 24 Oktober 2008 mendatang.

Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid berharap kepada pemerintah agar krisis ekonomi global yang terjadi bisa menjadi berkah hikmah bagi bangsa Indonesia. Pemerintah perlu mencegah agar krisis itu tidak tertular di Indonesia.

Kepercayaan pemerintah Indonesia terhadap IMF yang terlalu berlebihan, justru akan menambah parah dampak krisis global di tanah air. Seharusnya, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono bisa belajar awal terjadinya kasus krisis ekonomi pada tahun 1997.

Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat dianggap justru dapat mendatangkan krisis yang lebih dahsyat di Indonesia, dibandingkan di negara asalnya. Sebab sudah ada gejala-gejala yang menunjukkan indikasi ke arah tersebut.

Sampai dengan akhir masa pelunasan haji khusus tanggal 9 Oktober 2008 pukul 15.00, kuota haji khusus masih tersisa 1.130 seat atau porsi. Demikian diungkapkan Direktur Pengelolan BPIH dan Pelayanan Sistem Haji, Abdul Ghafur Djawahir di Jakarta, Jum’at (10/10).

Sikap Forum Ukhuwah Islamiyah dan Majelis Ulama Indonesia, terdiri dari enam poin. Pertama, menyesalkan sikap DPR yang kembali mengulur waktu pengesahan dengan mengadakan uji shahih di tiga daerah, Bali, Jogyakarta dan Sulawesi Utara.