Berita Nasional

Indonesia tidak akan kebal dengan arus industri pornografi yang semakin gencar, karena itu Indonesia memerlukan rambu-rambu yang tegas tentang pornografi, yang saat ini menjadi bagian agenda global.

Diantara penolakan yang mewarnai proses uji publik ulang yang dilakukan Panja RUU tentang Pornografi, ternyata masih ada dukungan yang kuat untuk menggolkan RUU yang sudah hampir sepuluh tahun mengalami tarik ulur dalam pengesahannya. Aliansi Pemuda Peduli Moral Bangsa yang merupakan gabungan dari ormas pemuda, pelajar, dan mahasiswa Islam menyatakan komitmennya mendukung pengesahkan RUU Pornografi.

Penolakan terhadap RUU tentang Pornografi selain disebabkan faktor ekonomi yakni industri seks yang merasa terancam akibat disahkan RUU tersebut. Ternyata ada faktor politik dibalik itu, dimana bermunculannya kelompok yang mencoba melakukan stigmatisasi dan disinformasi terhadap RUU ini.

Ketua Asbisindo (Asosiasi Bank-bank Syariah Indonesia) A. Riawan Amin mengatakan, krisis global yang berdampak bagi Indonesia itu terjadi karena selama ini cenderung menerapkan ekonomi konvensional, sehingga mengabaikan ekonomi syariah.

Krisis finansial global yang menimpa negara-negara didunia, termasuk di Indonesia sebagai akibat rapuhnya Kapitalisme , dimana efek multidimensi dari krisis tersebut memerlukan dan menuntut diberlakukannya sistem alternatif, jika didunia tidak menginginkan penderitaan yang berkepanjangan.

Departemen Agama meminta dua maskapai penerbangan yang akan mengangkut jamaah haji Indonesia yaitu Garuda dan Saudi Arabia Airlines agar tepat waktu dalam melayani jamaah. Hal itu membuktikan bahwa terdapat kemajuan dalam pelayanan pengangkutan jemaah haji.

Letak pemondokan haji yang jauh sebagai dampak perluasan Masjidil Haram dikhawatir akan membawa dampak pada kesehatan jamaah haji terutama yang beresiko tinggi (usia lanjut). Karena itu petugas haji dan petugas pelayanan kesehatan diminta untuk berkonsentrasi penuh dalam memberikan pelayanan kepada jamaah haji, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi dalam pelaksanaan puncak ibadah haji.Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi VIII Abdullah Azwar Anas di Gedung DPRRI, Jakarta, Rabu.

Setelah gagal disahkan pada 14 Oktober 2008, nasib RUU tentang Pornografi ini ternyata tak semulus niat awalnya. Setelah Panja RUU Pornografi kembali melakukan uji publik, dibeberapa daerah yang menolak RUU tersebut. Kini giliran, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mengajukan keberatan atas sejumlah materi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi dan rencana DPR mengesahkan RUU itu menjadi undang-undang.

Sistem Pemberantasan terorisme yang dilakukan bisa berhasil asalkan dapat mengungkap akar masalah penyebab terjadinya terorisme. Apabila hal seperti dilaksanakan, dipastikan aksi teror atau tindak kekerasan sadis itu dapat dihindari bahkan tidak terjadi lagi.

"Saat ini merupakan momentum yang tepat agar pemerintah tidak terjebak kepada rencana skema finansial Bank Dunia yang sebenarnya bisa menyebabkan Indonesia terjebak kepada utang baru," kata Ketua KAU Dani Setiawan disela-sela aksi demo di depan Bursa Efek Indonesia (BEI), di Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (14/10).