Berita Nasional

Pembiaran terhadap keberadaan Ahmadiyah berarti telah memberikan peluang kepada golongan kafir Ahmadiyah untuk memperoleh visa umroh dan haji, karena di KTP mereka tertulis agama Islam. Apabila hal ini tidak dicegah berarti secara sistematis pemerintah Indonesia melakukan penodaan terhadap Tanah suci Mekkah dan Madinah.

Selain mengungkap penodaan agama yang dilakukan oleh kelompok Ahmadiyah dalam pledoinya Habib Rizieq Shihab mengungkap bukti-bukti penistaan ajaran Islam dan Al-Quran yang dilakukan oleh anggota Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) melalui lebih kurang 65 elemen organisasi yang dinaunginya.

Ia menegaskan, keterangan semua saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya dalam persidangan lebih mempertegas tentang tidak adanya bukti maupun saksi yang menunjukkan perannya secara konkrit, baik sebagai pembujuk, penyuruh, apalagi pelaku, peserta dan pemberi kesempatan dalam peristiwa Insiden Monas 1 Juni 2008.

Ketua Umum Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab membacakan pledoi (pembelaan) atas dirinya dalam persidangan lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai oleh Panusunan Harahap, Habib Rizieq membacakan pledoinya setebal 58 halaman, yang terdiri enam bagian.

Sebagai bentuk nyata dukungannya terhadap pengesahan RUU tentang Pornografi, Aliansi Pemuda Peduli Moral Bangsa (APPMB) melakukan aksi damai menuntut segera disahkannya RUU, di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Jum’at (17/10).

Jaksa Agung Hendarman Supandji mengaku tidak ragu dan membantah sengaja mengundur-undur waktu pelaksanaan eksekusi tiga terpidana mati pelaku bom Bali I Amrozi Cs. Hendarman berencana mengumumkan waktu pelaksanaan eksekusi Amrozi Cs 24 Oktober 2008.

Masih ingatkah petikan lagu Balonku, yang ketika anak-anak sering kita nyanyikan. Lagu tersebut berubah syairnya mejadi Lagu ‘Balon’ ekonomi, yang dinyanyikan puluhan aktivis ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) saat menggelar aksi damai bertema "Menyongsong Keruntuhan Kapitalisme", di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis (16/10).

Indonesia tidak akan kebal dengan arus industri pornografi yang semakin gencar, karena itu Indonesia memerlukan rambu-rambu yang tegas tentang pornografi, yang saat ini menjadi bagian agenda global.

Diantara penolakan yang mewarnai proses uji publik ulang yang dilakukan Panja RUU tentang Pornografi, ternyata masih ada dukungan yang kuat untuk menggolkan RUU yang sudah hampir sepuluh tahun mengalami tarik ulur dalam pengesahannya. Aliansi Pemuda Peduli Moral Bangsa yang merupakan gabungan dari ormas pemuda, pelajar, dan mahasiswa Islam menyatakan komitmennya mendukung pengesahkan RUU Pornografi.

Penolakan terhadap RUU tentang Pornografi selain disebabkan faktor ekonomi yakni industri seks yang merasa terancam akibat disahkan RUU tersebut. Ternyata ada faktor politik dibalik itu, dimana bermunculannya kelompok yang mencoba melakukan stigmatisasi dan disinformasi terhadap RUU ini.