Negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) menyatakan menolak pengembangan nuklir untuk tujuan militer, namun OKI akan tetap mendukung pengembangan teknologi tersebut untuk tujuan damai.
Asisten Bidang Politik Sekjen OKI Ezzat Kamil Mufti menyampaikan hal itu saat dimintai pendapatnya mengenai dukungan Indonesia terhadap Resolusi 1747 DK PBB sebelum melakukan pertemuan informal antar delegasi di Ruang Hotel Salak, Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/4).
"Negara-negara muslim tidak ada satu pun yang mendukung pengembangan nuklir untuk senjata militer, "katanya.
Meski demikian, Ezzat tidak bersedia mengomentari tentang dukungan Pemerintah Indonesia terhadap resolusi yang memberikan sanksi tambahan kepada Iran itu.
"Kalau soal ini sudah menjadi otoritas pemerintah Indonesia. Saya tidak berhak berkomentar, "ungkapnya.
Ezzat juga tidak bersedia mengomentari mengenai pembatalan beberapa delegasi ulama Syiah dan Sunni pada pertemuan yang digagas pemerintah Indonesia, sebab dirinya tidak melihat adanya pembatalan itu karena dukungan Indonesia terhadap pemberian sanksi kepada Iran.
Ditemui secara terpisah Ketua Umum PBNU KH. Hasyim Muzadi menyatakan, tidak seluruhnya alasan ketidakhadiran tokoh utama dalam pertemuan pemimpin umat Islam di Bogor, karena dukungan Indonesia terhadap resolusi DK PBB, sebab yang tidak datang itu pada umumnya ulama yang mempunyai pengaruh langsung untuk mengendalikan konflik yang terjadi dilapangan.
"Ya kalau jumlahnya memang kurang, tapi bagaimana sambutannya kita lihat pada saat rapat, tapi di sini presentasinya yang terbanyak adalah ulama-ulama yang bergerak dalam bidang wacana, bukan yang dibidang gerakan-gerakan dilapangan, bertahaplah sekarang apa adanya, "jelasnya.
Konferensi Internasional Pemimpin Umat Islam yang dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pukul 16. 30 wib, dihadiri oleh 25 orang dari sembilan negara antara lain Indonesia, Iran, Lebanon, Suriah, Pakistan, Mesir, Yordania, Arab Saudi, Malaysia, dan Turki, termasuk OKI. (novel)
