eramuslim.com – Politisi Gerindra Arief Poyuono memberikan reaksi berbeda soal putusan Pengadilan Negeri jakarta Pusat soal penundaan Pemilu 2024.
Disaat berbagai pihak berjuang keras melawan putusan hukum tersebut, Arief justru berbahagia dengan keputusan tersebut. Ia menilai putusan hakim PN Jakpus menunda pemilu sudah sangat tepat hingga mengaitkan dengan keputusan dari Tuhan.
“Ini baru suara Tuhan yang tidak menginginkan Indonesia berantakan jika mengelar pemilu tahun depan karena kita masih butuh Jokowi untuk pimpin Indonesia,” kata Arief.
Lewat putusan PN Jakpus tersebut, Arief menilai Indonesia masih memiliki cukup waktu untuk mencari tokoh pengganti Jokowi yang memiliki kualifikasi terbaik.
“Saya, kan, pernah ngomong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk transparan membuka sistem informasi partai politik (SIPOL) menunjukkan ada tekanan yang kuat dan menakutkan bagi KPU. Tekanan dan ketakutan ini akan membahayakan proses pemilu dan akan mengancam stabilitas negara dan proses politik dimasa depan,” ungkapnya.
Arief menilai sudah saatnya prises pemilu dihentikan hingga KPU membenahi diri menjadi lebih independen dan kredibel. Ia juga menilai Partai Prima yang mengajukan gugatan sebagai partai bersih dan jujur tapi malah dicurangi oleh KPU.
Kehadiran Partai Prima disinyalir bisa mengancam suara pemilih partai besar yang mengklaim nasionalisme tetapi tidak mampu membuktikan komitmennya.
“Partai Prima ditakuti akan menggerus suara rakyat dalam legislatif, apalagi rakyat berkali-kali dibuat kecewa oleh wakil-wakilnya di DPR,” ungkap Arief.
Dalam gugatannya, Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU karena ditetapkan sebagai partai berstatus tidak memenuhi syarat dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual.
Setelah dipelajari ternyata jenis dokumen yang dinyatakan tidak memenuhi syarat tersebut telah dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU dan hanya ditemukan sebagian kecil permasalahan.
Akibatnya, PN Jakpus memutuskan menghukum KPU untuk menunda pemilu.
Majelis hakim menghukum KPU tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 sejak putusan dijatuhkan dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan 7 hari.
Saat ini KPU sudah mengajukan banding atas putusan PN jakpus tersebut. Sehingga putusan belum inkrah atau berkekuatan hukum tetap.
Sumber: [Wartaekonomi]
