Untuk itu, ia mendorong evaluasi besaran anggaran yang akan dialokasikan dalam belanja kementerian dan lembaga dalam Rancangan APBN 2021 karena dinilai belum sesuai dengan dampak lanjutan Covid-19.
Ia menyoroti anggaran dalam RAPBN 2021 di Kementerian Kesehatan yang mencapai Rp84,3 triliun atau masih lebih rendah dibandingkan anggaran di Kementerian PUPR yang justru meningkat signifikan mencapai Rp150 triliun. Kemudian, lanjut dia, anggaran di Kementerian Pertahanan mencapai Rp137 triliun, dan Polri Rp112 triliun.
Fadhil menyimpulkan anggaran pertahanan, keamanan dan ketertiban yang lebih besar itu dinilai kurang tepat mengingat imbas pandemi Covid-19 diperkirakan belum mereda pada 2021. Ekonom ini juga menyarankan insentif pajak diperbesar pada 2021 karena dianggarkan mencapai Rp20,4 triliun, atau lebih rendah dibandingkan insentif pada pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2020 yang mencapai Rp120,6 triliun.
Secara keseluruhan, lanjut dia, dengan postur anggaran itu diperkirakan belum dapat mendukung target pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi pada 2021 yang mencapai 5,5 persen.
“RAPBN 2021 ini masih memiliki prioritas yang salah arah karena anggaran penanganan kesehatan lebih rendah dibandingkan ketertiban dan keamanan,” katanya.
Adapun, pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal menilai percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) tunai menjadi salah satu solusi untuk menahan tekanan ekonomi lebih dalam akibat pandemi.
“Salah satu yang berpotensi menopang ekonomi domestik tahun ini adalah belanja pemerintah melalui bansos tunai,” ujar Mohammad Faisal di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, PSBB yang akan diberlakukan kembali di wilayah DKI Jakarta pada 14 September mendatang diperkirakan kembali membuat penurunan mobilitas orang dan mempengaruhi laju perekonomian nasional. Akibatnya, lanjut dia, golongan masyarakat bawah yang bekerja di sektor informal dan mengandalkan upah harian akan sangat mudah kehilangan pendapatannya yang akhirnya menekan konsumsi.
