Eramuslim.com – Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengungkit kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal Pj gubernur dan meminta SBY tidak mempolitisasi pelantikan Komjen Iriawan jadi Pj Gubernur Jabar. Partai Demokrat pun membalas.
“Komentar Ngabalin ini namanya asal ngomong. Tidak mengerti substansi secara utuh. Baiknya Ngabalin sebelum komentar, baiknya pelajari substansi tweet SBY secara utuh dan apa yang terjadi,” kata Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean kepada wartawan, Selasa (19/6/2018).
Menurut Ferdinand, Ngabalin seharusnya berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan ada-tidaknya keberpihakan dalam pilkada. “Seperti di Jawa Timur dan Jabar, betul tidak ada gugus tugas intelijen yang punya misi khusus di luar tupoksinya? Nah hal seperti itu yang harusnya ditelisik oleh Ngabalin, bukan malah menyerang balik SBY yang memberi masukan dan kritik,” ungkapnya.
Dia juga meminta Ngabalin menjelaskan alasan Komjen Iriawan tetap dilantik sebagai Pj Gubernur Jabar setelah usul itu sempat dibatalkan. Menurut Ferdinand, penjelasan itu dibutuhkan publik, bukan saling membandingkan dengan era SBY.
“Jadi Ngabalin sebaiknya berfungsi menjelaskan itu, motif penunjukan Iwan Bule dan apakah benar ada kepentingan penguasa yang dibebankan kepada aparat untuk disukseskan. Ngabalin itu digaji pajak rakyat bukan untuk menyerang, tapi untuk menjelaskan kebijakan pemerintah,” ujar Ferdinand.[detik]
