Video di YouTube berjudul “Email Resmi Komisi 8 DPR RI” menjadi bahan pembicaraan masyarakat akhir-akhir ini. Video berisi dialog antara Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Australia dengan Komisi VIII DPR RI di Australia itu diunggah seseorang dengan nama ppiaLATROBE pada 30 April 2011.
Sejak diunggah di YouTube pada 30 April 2011 hingga Kamis, 5 Mei 2011 pukul 10.27 WIB, pengunjungnya sudah mencapai 64.391 pengunjung.
Dalam video itu antara lain tampak sejumlah anggota dewan yang kebingungan menjawab pertanyaan seorang penanya tentang e-mail resmi Komisi.
Video berdurasi 1 menit 27 detik itu dibuka dengan perkataan dari seorang pria berkemeja warna abu-abu yang ditulis dalam video itu sebagai Wakil Ketua Komisi 8 Ahmad Zainudin dari Fraksi PKS, “Prinsipnya kita Komisi 8 menerima masukan dari semua pihak,” ujarnya.
Kemudian, terdengar suara salah seorang wanita yang menanyakan alamat email resmi Komisi 8. “Boleh minta alamat email resminya, Pak?,” kata wanita itu. “Nanti email Komisi akan dikasih,” ujar Ahmad Zainuddin. “Boleh disebutkan sekarang, Pak,” ujar wanita itu lagi.
Mendapat pertanyaan itu, seorang pria lainnya yang memakai jaket hitam yang ditulis dalam video itu sebagai Zulkarnaen Djabar dari Partai Golkar, merespon dengan langsung berdiri memanggil seseorang bernama Hendra. Pria itu datang ke depan podium, tapi ternyata dia juga tidak tahu.
Pria yang disebut sebagai Zulkarnaen Djabar itu lalu bertanya, “Ada yang hafal, ngga?” ujarnya. Kemudian muncul suara wanita yang dalam video itu disebutkan sebagai suara Astriana Sinaga dari PKS menjawab pertanyaan soal e-mail itu. “[email protected],” ujar ibu yang dipanggil Astri itu. Namun, ketika dicoba salah seorang mahasiswa, email itu ternyata tidak berfungsi.
Tidak Bisa Bahasa Inggris
PPIA juga memberikan rekomendasi tidak tepat sasarannya kunjungan Panja fakir miskin yang dilakukan Komisi VIII ke Australia.
"Kami meminta pembatasan izin kunjungan kerja anggota DPR bagi mereka yang tidak memiliki kecakapan berbahasa asing," kata Ketua Perhimpunan Pelajar di Australia, Mochamad Subhan Zein dalam keterangan pers yang diterima, Selasa (3/5)
Anggota DPR, kata Subhan, yang akan melakukan kunjungan ke luar negeri, namun tidak tidak menunjukkan kecakapan berbahasa Inggris, maka kunjungannya harus ditunda.
"Harus ditunda hingga mereka mendapatkan pelatihan bahasa asing dan bisa berkomunikasi dua arah dengan narasumber di negara tujuan,” lanjutnya.
Kemampuan berbahasa asing juga bisa meminimalisir cost yang harus dikeluarkan untuk penerjemah. Selain itu, kemampuan bahasa Inggris juga bisa dijadikan parameter, setidaknya menunjukan kualitas anggota DPR. (pz/tem/padtoday)
