Rully Symanda, pegiat Wahana Lingkungan Hidup Indonesaia (WALHI) menyatakan, hasil illegal logging di Indonesia pertahunnya mencapai 67 juta meter kubik dengan nilai kerugian sebesar Rp 4 triliun bagi negara.
Luas kerusakan hutan itu mencapai enam kali lapangan sepakbola per menitnya. Demikian Rully Symanda dalam diskusi publik "Selamatkan Hutan, Selamatkan Indonesia" di Jakarta, Rabu (6/9).
Menurutnya, kehutanan menjadi salah satu sektor yang turut serta dalam penghancuran ekonomi, ekologi dan sosial. Menurut dia, semua itu antara lain disebabkan gagalnya pemerintah menghormati hak masyarakat atas hutan dan besarnya kesenjangan antara permintaan dan penawaran dari industri pulp dan kertas.
Ia menambahkan, adanya faktor korupsi yang merajalela di semua lini juga sebagai faktor yang merusak hutan. Menurut Rully, sejumlah kebijakan yang harus dilakukan pemerintah untuk menanggulangi illegal logging antara lain pengakuan hak-hak masyarakat, moratorium (penghentian) perizinan baru, dan penambahan kapasitas produksi kehutanan.
Selain itu, kata Rully, juga perlu dilakukan moratorium penebangan pada lokasi-lokasi yang spesifik untuk jangka waktu tertentu. "Moratorium ini bukan berhenti menebang sama sekali, tetapi memberi kesempatan hutan minimal 10 tahun untuk tumbuh normal kembali," sarannya.
Karena itu, ia mendesak perlunya dilakukan audit menyeluruh secara transparan terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan kejahatan hutan dan dihadirkannya Komisi Penyelamatan Hutan Indonesia.
Sementara itu, anggota DPR dari FPP, Yunus Yosfiah dalam diskusi itu mengatakan, sulitnya menangani berbagai macam persoalan kehutanan, seperti illegal logging dan kebakaran hutan lebih dikarenakan sikap korup. Menurutnya, jenjang pemerintahan tertinggi di pusat hingga bupati/walikota terlihat tidaksungguh-sungguh menangani berbagai aktifitas mafia hutan.
Ia juga menyatakan, Menko Polhukam Widodo AS kurang diaktifkan secara optimal dalam penyelesaian persoalan yang sesungguhnya masuk dalam wilayah tugasnya.
Yunus, yang juga Sekjen PPP mengungkapkan, ketika menjadi Kepala Staf Kodam (Kasdam) Tanjungpura di Kalimantan dan Pangdam Sriwijaya, Sumsel dirinya sering menerima "surat sakti" terkait dengan upaya penggelapan kayu. Tapi, itu semua ia tolak.
Ketika ia mengerahkan berbagai sumber daya Kodam Sriwijaya untuk memberantas illegal logging, maka yang terjadi adalah stok kayu di Jakarta kosong.
Sementara itu, Deputi Meneg Lingkungan Hidup Bidang Konservasi Masnelyarti Hilman mengatakan pemerintah sebenarnya telah banyak melakukan upaya untuk menyeret para pelaku perusakan atau pembakaran hutan. Tapi masalahnya, ketika telah sampai di meja hijau, banyak kasus yang mentah kembali karena ketika sampai di pengadilan, pemerintah tidak bisa lagi campur tangan. (dina)
