Eramuslim.com – Bukan rahasia umum lagi jika konflik Partai Golkar dan PPP ada tangan penguasa yang bermain lewat Kemendagri. Partai Golkar dan PPP adalah dua tiang penyangga kelompok oposisi yang disebut Koalisi Merah Putih (KMP), yang pada waktu pilpres kemarin mengusung Prabowo Subianto menjadi capres. Tentu saja, ketika Jokowi lewat berbagai manuver yang diduga kuat sarat kecurangan dan akhirnay menjadi presiden, kubu ini tidak senang dan berupaya menghancurkan kubu lawannya lewat berbagai macam cara.
Dalam perkembangan terakhir, konflik Partai Golkar kian memanas setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) memenangkan kubu Agung Laksono dan menggugurkan putusan PTUN sebelumnya. Pasalnya, hal tersebut dinilai masyarakat akan memicu konflik dari kalangan elit hingga grassroots.
Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman menilai, secara politis konflik partai Golkar dan PPP akan menimbulkan potensi kekacauan iklim politik secara nasional. Pasalnya, kepercayaan Koalisi Merah Putih (KMP) bahwa pemerintah tak akan mengintervensi proses demokrasi jadi memudar.
“Konflik kedua partai senior tersebut akan merugikan Indonesia, karena iklim politik akan semakin memanas dan akan berdampak merugikan pemerintah, karena bukan tidak mungkin akibat adanya hasil tersebut membuat posisi KMP akan semakin menekan pemerintah,” tegas Jajat.
Jajat lanjut menjelaskan, dampak politik tersebut jangan dianggap sebelah mata oleh pemerintah saat ini, karena jika didiamkan lama-kelamaan akan semakin besar.
”Pemerintah harus menanggung konsekuensi politik bukan hanya tekanan dari KMP. Namun, bukan tidak mungkin juga KMP bergerak untuk memakzulkan Pemerintah, dan hasilnya akan merugikan semua pihak, termasuk investor yang kehilangan kepercayaan akibat kegaduhan politik yang berawal dari pemerintah,” ujar Jajat.
Apalagi kinerja rezim Jokowi memang sangat hancur-hancuran. Berbagai subsidi kepada yakyat dicabut, ratusan ribu pekerja pribumi kena PHK sementara rezim ini mendatangkan ratusan ribu pekerja Cina yang bisa langsung bekerja di berbagai proyek di Indonesia dengan mendapat gaji besar, tempat tinggal, dan KTP seperti ditegaskan oleh Sri Bintang Pamungkas. Belum itu saja, rezim Jokowi juga terang-terangan mengandalkan utang luar negeri sebagai solusi membangun Indonesia, walau ini sesuatu yang bodoh dalam segi ilmu ekonomi. Semoga saja rezim petruk seperti ini segera berakhir agar penderitaan rakyat tidak berkepanjangan. (rz/pribuminews)
