Eramuslim.com – Salah pilih seorang pemimpin memiliki akibat negatif yang sangat luas, sistemik, massif, dan berkepanjangan hingga ke anak cucu. Akibat salah pilih presiden dalam Pilpres 2014, maka bangsa Indonesia harus menelan pil pahit yang sangat pahit. Bangsa besar ini dikendalikan oleh para pelawak, mafia, dan koruptor, dengan Asing dan Aseng sebagai operatornya. Nawa Cita yang dijanjikan Jokowi pada saat kampanye Pilpres lalu kini benar-benar telah berubah menjadi Duka Cita bagi bangsa Indonesia.
Demikian Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule dalam keterangan yang disebarluaskannya, kemarin (12/10).
Bukti terbaru Nawa Cita sudah berubah menjadi Duka Cita, sebut Jurubicara aktivis Pro Demokrasi (Prodem) ini, terkait keputusan pemerintah memperpanjang kontrak operasi Freeport di Kompleks Pertambangan Grasberg Papua hingga tahun 2041. Menurut dia, keputusan memperpanjang kontrak Freeport melanggar hukum, padahal salah satu point Nawa Cita yang digembar-gemborkan Jokowi adalah melakukan penegakan hukum. Menko Rizal Ramli sudah menegaskan hal ini.
Peraturan yang dimaksud Iwan Sumule dilanggar Jokowi adalah Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) dan Peraturan Pemerintah Nomor 77/2014 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Minerba.
Kedua aturan ini menginstruksikan bahwa pengajuan perpanjangan kontrak maksimal dua tahun sebelum masa kontrak berakhir.
”Nah, lagi-lagi pemerintahan Joko Widodo melanggar peraturan karena telah melakukan perpanjangan kontrak sebelum waktunya. Kontrak Freeport sebenarnya hanya sampai tahun 2021, dan jika ingin mengajukan perpanjangan kontrak maka dapat dilakukan dua tahun atau paling lambat enam bulan sebelum kontrak berakhir. Nawa Cita telah berubah jadi duka cita, iya gak sih?” kata Iwan Sumule.
Lebih konyol lagi, masih kata mantan aktivis mahasiswa 1998 ini, perpanjangan kontrak seperti yang diumumkan situs resmi Freeport terkesan dilakukan pemerintah secara diam-diam. Dan anehnya PDIP sebagai partai utama penyokong Jokowi tak berbuat apa-apa meski perpanjangan kontrak tersebut jelas-jelas melanggar aturan.
“Yang lucu, PDIP jadi sponsor Pansus Pelindo II terkait perpanjangan kontrak JICT, kenapa soal perpanjang kontrak Freeport yang jelas-jelas menyalahi aturan bungkam?” demikian Iwan Sumule. Tentu saja, semua ini terkait langsung dengan fulus. (ts)
