Dalam tulisan Chatib ini menjelaskan Sri Mulyani mampu melakukan keberhasilan kebijakan reformasi fiskal sebagai sebuah prestasi. Namun kebijakan fiskal apa yang bisa dibanggakan justru memperlambat pertumbuhan ekonomi dan pengangguran dan kemiskinan meningkat tajam. Salah satu contoh Banyak kepala daerah yang justru stress karena penarikan kembali anggaran belanja negara yang sudah ditransfer menyebabkan pembangunan terganggu karena sebagian besar kabupaten dan kota di Indonesia hidup karena pengeluaran Pemerintah (government expenditure). Demikian pula tata kelola perpajakan yang kurang progresif termasuk kebijakan amnesti pajak yang tidak mampu mencapai target tiap tahun termasuk mendongkrak penerimaan negara dan memutus mata rantai manipulasi dan korupsi di lingkungan perpajakan dan pelaku usaha.
Selain itu kita belum melihat reformasi institusi kementerian keuangan. Banyak problem atau permasalahan yang muncul di negara kita ini. salah satunya karena faktor kelalaian pengaturan aset dan kekayaan negara. Problem soal pemilikan aset pusat ke daerah seringkali menyebabkan instabilitas sosial khususnya aset yang mau diperuntukkan bagi fasilitas umum dan masyarakat miskin. Hal ini kita lihat ketika terjadi kasus dan konflik lahan dimana2 khususnya daerah2 konsesi.
Belum lagi penggelapan pajak yang luar biasa di daerah konsesi yang sudah menjadi ibu kota Pemerintahan, bangunan milik swasta seperti mall dll. Salah satu contoh kasus Di kota madya Dumai yang sejak 1999 sampai sekarang pajak-pajaknya tidak pernah di bayar padahal rumah pengusaha dan tempat usaha, perusahan bahkan mall-mall besar sudah ada. Hal seperti ini hampir terjadi dimana2 seantero nusantara. Kementerian keuangan tidak mampu mengelola secara aset sehingga justru banyak lahan negara telah di konsesi pihak pihak swasta menjadi Terbengkalai dan merugikan negara.
Sementara soal kredibilitas kita semua sudah mengetahui tahu siapa Sri Mulyani dalam beberapa kasus yang membelit bangsa ini dan kasus lain yang menderanya maupun juga menjadi kaki tangan yang membesarkan IMF melalui utang piutang. Bayangkan pembayaran utang yang jatuh tempo 2018, Pemerintah harus mampu membayar senilai 800 Trilyun lebih. Nilai sebesar tersebut tidak hanya membayar utang pokok tetapi juga bayar bunga utang negara terhadap kreditor. Soal ini, Sri Mulyadi disenangi dan ikut membesarkan kreditor dan mencekik negara ini. Dugaan saya bahwa Kebijakan tersebut menjadi salah satu pertimbangan lembaga internasional untuk memberi penghargaan tersebut.
