Eramuslim.co – Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sudah cukup baik. Namun, jangan sampai semangat BNPT dalam memberantas terorisme menimbulkan ekses negatif. Misalnya, dalam permohonan BNPT ke Kemeterian Komunikasi dan Informastika untuk memblokir sejumlah situs islam yang dianggap berbau radikal.
“Ketika persepsi yang terbentuk di publik adalah apa yang terjadi akhir-akhir ini, yakni hanyalah mewakili perspektif barat dan agenda barat dalam memandang Islam. Sehingga perdebatan akhir-akhir ini tentang BNPT, Menkominfo, dan situs Islam itu saya kira memunculkan satu perspektif publik akan munculnya kembali phobia pada Islam,” kata Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dengan BNPT, di ruang rapat Komisi III, Gedung DPR RI, Rabu (8/4).
Menurutnya, dalam hal ini BNPT harus mempertimbangkan reaksi kontraproduktif yang muncul belakangan. Bahkan, reaksi balik itu muncul dari kelompok yang seharusnya menjadi mitra BNPT dalam memberantas terorisme. “Tidak mungkin BNPT menyampaikan persoalan ini tanpa bantuan tokoh-tokoh umat itu sendiri. Tema deradikalisasi itu kan penyadaran, dan penyadaran itu harus jadi gerakan massal partai-partai, ormas, tokoh, dan masyarakat Indonesia, karena menjadi bagian yang integral bersama BNPT, dan ini bukan kerja sederhana dan bukan kerja singkat,” ujar Muzzammil.
Karenanya, lanjut dia, dengan segala semangat yang ada, strategi BNPT yang integral, profesional, efektif dan tidak kontraproduktif itu menjadi sebuah keniscayaan.
“Strategi yang integral dan profesional dan efektif itu manakala kita bisa menempatkan definisi teroris tidak semata-mata dan seakan-akan tertuduh pada posisi umat Islam yang mayoritas, karena definisi Undang-Undang (UU) kita, yakni BNPT dan kita semua harus menjalankan UU no 15 Tahun 2003,” tegas Muzzammil.
Muzzammil bilang, dalam UU tersebut tidak ada nuansa yang menjelaskan bahwa seakan-akan persoalan pada dimensi kelompok Islam semata, sehingga perhatian BNPT pun perlu untuk mengkaji bagaimana situs komunisme dan situs separatisme.
“Jika kita profesional, harusnya pada saat yang sama juga BNPT perlu berbicara situs komunis ada, situs separatis ada, yang tidak kalah dahstyat membahayakan negara ini, dengan simbol-simbol benderanya, dengan simbol-simbol perlawanannya, bersenjata, sehingga dipersepsi sebagai suatu sikap yang integral, profesional dan seimbang,” imbuh Muzzammil.
Maka, jika tidak ada tindakan dari Pemerintah terhadap situs-situs komunisme dan separatisme, menurut Muzzammil, misi pemerintah sekarang ini patut dipertanyakan. “Pemerintahan sekarang ini membawa misi apa? itu menjadi tafsiran berikutnya,” tanya Muzzammil.
Selain itu, Muzzammil juga mengatakan, perdebatan akhir-akhir ini perlu disikapi dengan bijak oleh semua termasuk BNPT untuk mengoreksi kembali kerja-kerja yang telah dilakukan. “Sehingga rel kerja integral, profesional, efektif kerja BNPT bisa dilakukan ke depan tanpa melakukan konta produktif,” tandas Muzzammil.(rz)
