Eramuslim.com – Majelis Ulama Indonesia menilai pemerintah berkewajiban melindungi rakyatnya dengan menstabilkan perekonomian masyarakat dan melindungi rakyatnya dari mekanisme pasar yang jauh dari keadilan sosial.
“Pemerintah sebaiknya melindungi masyarakat dari fluktuasi harga yang timbul karena ketidakpastian harga minyak,” kata Ketua Bidang Dakwah Majelis Ulama Indonesia Cholil Nafis kepada ROL (25/5).
Cholil menilai dampak kebijakan migas akan terlihat dari kondisi masyarakat Indonesia. Misalnya, menjadi ragu-ragu dalam berbisnis sehingga ekonomi melambat. Dia menjelaskan, kewajiban pemerintah adalah menjaga stabilitas ekonomi melalui intervensi harga-harga kebutuhan pokok dan melindungi fundamental terhadap ekonomi nasional.
“Ya gas dan minyak sesuai ajaran Islam itu milik rakyat sehingga pemerintah berkewajiban untum kedaulatan minyak dan Gas,”ujar Cholil. Dan jika pemerintah berkhianat dengan amanah itu, maka pemerintah itu ibarat imam yang sudah kentut alias batal kepemimpinannya dan tidak layak lagi untuk dijadikan pemimpin. Tidak ada lagi kewajiban umat Islam untuk mematuhinya. (rz)
