Pemerintah dinilai terlalu gegabah apabila benar-benar menanggapi ketertarikan Israel untuk melakukan investasi kilang minyak dan pengembangan bahan bakar nabati (BBN) atau biofuel di Indonesia.
"Dari segi politik umum, gegabah jika melakukannya, "ujar Ketua Majelis Ulama Indonesia Amidhan di Jakarta, Kamis (6/9).
Menurutnya, alasan kuat yang patut dipertimbangkan untuk tidak membuka hubungan baik dengan Israel, dikarenakan sejak Indonesia merupakan pendukung perjuangan rakyat Palestina mendapat kemerdekaannya dari penjajahan zionis Israel.
Selain itu, lanjut Amidhan, antara Indonesia-Israel tidak pernah ada hubungan diplomatik, sehingga hubungan luar negeri tidak dapat dilakukan untuk bidang-bidang lain. Bahkan, Indonesia juga pernah melakukan gerakan protes terhadap Israel beberapa waktu lalu, ketika anggota parlemen Israel datang ke Denpasar, Bali.
“Jadi saya kira, walau itu persoalan perdagangan, pemerintah harus hati hati. Karena dalam perdagangan sekarang ini, tetap berbau politik, ”tandasnya.
Amidhan menambahkan, pemerintah seharusnya dapat menolak keinginan Israel untuk melakukan investasi di Indonesia. “Kalau menteri setuju itu (perjanjian Israel) sangat gegabah. Saya melihat sikap politik kita yang bertentangan dengan Israel, ” tukasnya.
Selain itu, Konstitusi Negara RI juga menentang segala bentuk penjajahan di muka bumi. Jika Indonesia mau mengadakan kerjasama dengan Israel, maka itu berarti telah berkhianat terhadap Konstitusi Negara.(novel)
