Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jambi mendukung kebijakan pimpinan TNI mengizinkan personelnya berjilbab, karena dinilainya sebagai kemajuan bidang militer di Indonesia.
"Kita sangat mendukung kebijakan pimpinan TNI seperti disampaikan Kadispen Umum Mabes TNI, Kolonel Ahmad Yani Basuki, yang pada prinsipnya tidak ada larangan TNI wanita berjilbab yang aturannya sedang dikaji, " kata Ketua MUI Jambi Prof DR Sulaiman Abdullah, di Jambi, Rabu(12/12).
Menurutnya, jilbab bukan halangan bagi wanita di dalam menjalankan tugasnya, terutama yang berhubungan dengan kegiatan pertahanan dan keamanan.
Seperti diketahui, Busana Muslim dan jilbab sudah diterapkan dan dicontohkan oleh Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) di Aceh, dan terbukti tidak merusak provesionalisme serta mengganggu tugas mereka. Begitupula petugas keamanan gedung, dan anggota polisi pamong praja di Jakarta, memperbolehkan wanita menggunakan jilbab.
Sulaiman Abdullah menyakini, pakaian tersebut akan menambah simpatik masyarakat pada petugas, karena berjilbab adalah salah satu perintah agama yang harus dijalankan.
Karena itu Ia berpendapat, agar busana muslim kini juga sudah menjadi trend atau pakaian nasional yang harus disosilisasikan, bila perlu pimpinan Polri juga melakukan hal yang sama.
"Hampir di semua tempat dan kegiatan banyak wanita menggunakan jilbab, bahkan dalam olahraga sekali pun seperti main bulutangkis, bola voli dan renang, "ungkapnya.
Ia juga mengingatkan, hak wanita muslim yang paling mendasar dalam menjalankan perintah agama itu, dapat dihargai oleh seluruh pengambil kebijakan. (novel/ant)
