Dana hibah itu, sambungnya, hanya akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program kerja serta kegiatan operasional MUI DKI.
“Dana hibah hanya untuk melaksanakan program kerja serta operasional MUI, dari tingkat provinsi, kota, kecamatan, hingga kelurahan,” katanya.
Sebaliknya, Munahar menduing orang yang mengaitkan hibah Rp10,6 miliar dengan pembentukan pasukan siber itu sejatinya tak memahami tugas MUI.
Sementara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan berkomentar terkait pembentukan pasukan siber untuk melindunginya.
Saya komentar Jakarta saja,” kata Anies, di Museum Nasional, Jakarta, Sabtu (20/11/2021).
Sebelumnya, Wakil Sekjen PKB Luqman Hakim kemudian menuding MUI DKI membentuk tim siber untuk melawan buzzer yang menyerang ulama dan Anies Baswedan tak lepas dari hibah Pemprov DKI senilai Rp10,6 miliar.
“Mengapa MUI membabi buta menyediakan diri menjadi tunggangan Anies Baswedan? Tentu tidak lepas dari bantuan yang diterima MUI dari APBD Provinsi DKI Jakarta,” jelasnya.
“Sungguh sangat disayangkan, hanya karena mendapat bantuan dari APBD, MUI ditempatkan sebagai subordinat kepentingan politik perorangan, yakni Anies Baswedan,” kata Luqman.
“Tak tahukah wahai MUI, bahwa sesungguhnya APBD itu duitnya milik rakyat, bukan milik Gubernur?” sambungnya lagi dilansir detikcom. (pojoksatu)
