eramuslim.com – Sutradara film “Dirty Vote”, Dandhy Laksono kembali menyoroti keputusan Pimpinan Pusat (PP) Muhammdiyah yang akhirnya menerima izin pertambangan.
Melalui cuitan di akun X pribadinya, Dandhy Laksono menyebut keputusan ini sama atau menyusul keputusan yang terlebih dahulu diambil oleh NU.
“Menyusul NU, Muhammadiyah akhirnya memutuskan menerima konsesi tambang,” tulis Dandhy Laksono dicuitannya itu.
Lebih lanjut, ia mengkhawatirkan warga yang nantinya akan menjadi korban atau yang terdampak daerah tambang nantinya
Mengingat dalam beberapa kasus korban pertambangan di Indonesia cukup rumit dan harus mendapatkan pengawalan kasus yang berat.
Tak jarang, warga-warga terdampak atau korban dari daerah tambang ini justru tak ditanggapi oleh para elit.
“Kasihan warga di bawah yang jadi korban dan berjuang mendampingi kasus demi kasus,” tuturnya.
“Dikencingi para elitnya dari atas,” terangnya.
Sebelumnya, Salah satu organisasi masyarakat (Ormas), Pimpinan Pusat (PP) Muhammdiyah akhirnya memberi keputusan menerima izin usaha pertambangan atau IUP.
Ini sesuai dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan aturan terbaru mengenai izin usah tambang bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan.
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 76 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 70 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi.
(Sumber: Fajar)
