Eramuslim – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan membuat materi dakwah terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada). Materi tersebut dibuat sebagai pengawasan terhadap khutbah Jumat agar tak menyinggung SARA terkait pilkada.
Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah, Maneger Nasution menolak rencana Bawaslu untuk membatasi dan mengawasi khutbah Jumat. Ia menegaskan bahwa Bawaslu tidak punya kompetensi untuk mengawasi khutbah Jumat.
“Ide itu sangat menggelikan. Mandat Bawaslu itu mengawasi hajatan politik. Tapi kok punya syahwat mengurusi kurikulum khutbah Jumat segala? Apakah Bawaslu punya kompetensi soal materi khutbah Jumat?,” ujarnya kepada Kiblat.net, Minggu (11/02).
“Bawaslu itu tidak punya mandat ‘mengawasi’ mimbar Jumat. Bawaslu ‘kebesaran baju’,” sambungnya.
Untuk itu, kata dia, Bawaslu harus menjelaskan soal ini ke publik. Sehingga tidak berkembang pergunjingan di publik bahwa Bawaslu dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.
“Jangan-jangan ada kelompok politik tertentu yang sedang menggunakan tangan Bawaslu dengan ‘ide’ yang menggelikan itu? Hanya tuhan dan Bawaslu sendiri yang tahu. Tentu saja publik berharap hal itu tidak benar,” tuturnya.
Selain itu, ia juga meminta agar Bawaslu fokus menunaikan mandatnya menjadi ‘wasit’ pemilukada yang profesional. Menurutnya, Bawaslu harus memastikan bahwa KPU/KPUD menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilu Pemilukada secara independen.
