Anggaran penelitian di Indonesia dinilai masih jauh dari cukup, yakni hanya 0, 5 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional per tahun. Seharusnya anggaran riset di Indonesia antara 1-2 persen PDB.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Kehutanan MS. Ka’ban di sela pengukuhan tiga profesor riset Badan Litbang Departemen Kehutanan di Jakarta, Rabu (28/3).
Ketiga Ahli Peneliti Utama (APU) yang dikukuhkan sebagai profesor riset yakni Ir Sasa Abdurachim Hoesin, MS dengan orasi pengawetan kayu perumahan dan gedung, Dr Bismark, MS dengan orasi pengelolaan hutan alam produksi serta Ir Hendromono, MS, M Phill yang mengangkat bibit berkualitas untuk rehabilitasi lahan.
Menurut Ka’ban, minimnya anggaran riset di Indonesia karena masih ada anggapan kegiatan riset hanya menghabiskan uang. "Beberapa pihak di Indonesia juga memandang, penelitian merupakan pengeluaran uang tanpa manfaat. Dengan kondisi seperti itu tentu saja sulit memajukan dunia penelitian di Tanah Air, "paparnya.
Dijelaskannya, negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, anggaran risetnya telah mencapai di atas satu persen dari PDB. Bahkan, di Jepang hingga tujuh persen PDB nasional dan Inggris mengalokasikan dana hingga 15 miliar dolar AS untuk kegiatan penelitiannya.
Sebenarnya, kata Ka’ban, riset adalah kegiatan pendidikan dan seharusnya alokasi anggarannya tak terpaut jauh dengan anggaran pendidikan yang ditetapkan sebesar 20 persen APBN.
Ia mengungkapkan, selain minimnya profesor riset yang dimiliki Badan Litbang Kehutanan, hasil penelitian lembaga tersebut juga hanya sedikit yang bisa diterapkan di lapangan.
Sebagai contoh, terang dia, peneliti Jepang menemukan teknologi yang mampu membelah kayu ebony setebal kertas yang dimanfaatkan sebagai pembungkus kayu sengon. "Kayu sengon yang sudah dibungkus dengan kayu ebony tersebut selanjutnya dijual sebagai kayu ebony. Ini sangat aplikatif, " tandasnya. (dina)
