Eramuslim.com – Pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan perilaku money politic yang biasa terjadi menjelang pemilu sulit diberantas.
Sebab meski sudah jelas dilarang menurut aturan pemilu, praktik ini masih banyak dilakukan oleh para oknum.
“Jadi kita nanti teriakin sama-sama, Parpol atau calon yang bagi-bagi uang, walaupun itu sudah sering terjadi,” ujar Refly, dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, Selasa (28/3/2023).
Selain itu, menurut Refly, kebijakan moneter di era pemerintahan Presiden Jokowi tampaknya menjadi isu yang lazim. Beberapa pejabat bahkan melakukan ini secara terbuka di depan umum.
“Jadi kita melihat itu sebagai sebuah kelaziman, dan itu dicontohkan oleh pejabat-pejabat publik di bawah pemerintahan Presiden Jokowi,” terangnya.
“Bahkan, Jokowi sendiri di luar musim Pemilu mencontohkan itu juga, bagi-bagi sembako, lempar sembako,” sambungnya.
Refly mengatakan, rakyat sudah dihadapkan pada contoh nyata soal permainan politik uang yang dilakukan oleh para pejabat negara.
Hal itu jelas karena Indonesia tak pernah menerapkan aturan hukum yang jelas dan tegas untuk menindak pelaku politik uang.
“Kita sudah diberikan contoh yang paripurna dari atas ke bawah, sehingga sulit seperti ini ditegakkan hukumnya, mau diapain lagi? didiskualifikasi ngamuk nantinya,” ujar Refly.
“Jadi kita tidak punya sebuah hukum yang keras, tegas, jelas terhadap pelaku money politic, sehingga akan berulang terus menerus,” pungkasnya.
(kontenjatim)
