Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra, yang juga dekat dengan kalangan Islam Liberal (JIL), berharap, pertemuan ulama Nusantara dalam Milad Milad ke-9 Partai Bulan Bintang (PBB) dapat menghasilkan perspektif yang luas mengenai penafsiran tentang syariat Islam memandang syariat Islam dalam perspektif lebih luas. Misalnya, dalam perkara hudud (hukuman pidana), ada ulama yang menafsirkan bahwa hukuman bisa diganti dengan penjara.
"Jadi jangan memahami syariat secara literal, banyak syariat Islam yang sudah diberi perangkat hukum seperti zakat, perkawinan, dan peradilan agama, "kata Azyumardi, di Jakarta.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang MS Kaban, mengatakan, kondisi politik, hukum, ekonomi, dan sosial di Indonesia, telah mengisyaratkan peluang bagi Islam untuk memberikan warna terhadap perundang-undangan yang mengarahkan perubahan atas negeri ini, menuju ke arah yang lebih sesuai syariah.
Menurutnya, Pancasila sebagai platform kenegaraan tak menghalangi penegakan syariat, karena itu para ulama akan selalu dibutuhkan untuk memberi nasihat, dan penilaian serta merumuskan kesepahamannya.
"Kehidupan demokratis, memberi kesempatan setiap orang memilih cara mengelola negara, tapi yang paling penting kita jaga keutuhan NKRI, "ujarnya.
Milad ke-9 Partai Bulan Bintang (PBB) yang dimulai Jum’at (24/8) hingga Ahad (26/8) akan diisi dengan acara Silaturahim Ulama se-Nusantara. Silahturahmi itu. Selain untuk menjalin kembali tali ukhuwah para ulama Tanah Air, pertemuan ini juga untuk membahas penegakan syariat Islam yang memungkinkan bagi Indonesia, tapi bukan untuk mendirikan negara Islam.
Selanjutnya, rekomendasi silaturahim ulama dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan kenegaraan itu akan disampaikan kepada pemerintah, ormas Islam, dan sekolah-sekolah Islam. (rz/novel)
