Menurut Gus Dur, Politik Bukan Urusan NU Dan Banser

Eramuslim – Saat menjadi Presiden RI, Abdurrahman Wahid tidak mau menggunakan Nahdlatul Ulama (NU)  dan Banser sebagai alat untuk melindungi kekuasaannya.

Padahal ketika itu, di pertengahan Juli 2001, Gus Dur menghadapi serangan bertubi dari lawan-lawan politiknya. Pada akhirnya Gus Dur ditumbangkan dan diganti dengan Megawati Soekarnoputri.

Menurut mantan Jurubicara Presiden, Adhie Massardi, Gus Dur tidak mau melibatkan NU dan Banser karena kedua organisasi itu memang didisain tidak untuk urusan mempertahankan kekuasaan politik.

Saat itu, sambung Adhie saat berbicara di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, beberapa saat lalu, ada juga kalangan NU dan Banser dari berbagai daerah yang ingin datang ke Jakarta untuk memberikan dukungan politik kepada Gus Dur.

“Ini urusan politik. Dan politik itu urusan saya,” kata Gus Dur menolak kehadiran NU dan Banser, seperti ditirukan Adhie.

Kisah ini, menurut hemat Adhie, mestinya menjadi pedoman bagi kalangan NU dan Banser dalam menyikapi situasi yang berkembang pasca pemberian suara tanggal 17 April lalu.

“Ini persoalan pilpres yang menimbulkan polemik, menimbulkan ketidakpuasan karena adanya dugaan kecurangan,” kata Adhie Massardi lagi.

Adhie mengatakan, di pertengahan 2001 itu, dirinya sempat diperintahkan Gus Dur untuk menghubungi Ketua Umum GP Anshor Saifullah Yusuf agar tidak melibatkan diri dalam urusan politik yang sedang terjadi di Jakarta.