eramuslim.com – Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono, mengakui bahwa pihaknya masih menyelidiki siapa yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Hingga kini, proses penyidikan masih berlangsung.
“Soal bagaimana dengan siapa yang sebetulnya memasang? Jadi, sampai hari ini masih dalam proses penyidikan. Ya, memang tuntutan dari masyarakat hari ini diusut, disegel, besok langsung ketahuan. Tapi tidak mudah juga,” ujar Trenggono dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (23/1).
Ia menjelaskan bahwa beberapa petunjuk sudah ditemukan, tetapi masih perlu didalami melalui proses klarifikasi. Menurutnya, ini menjadi tantangan karena Kementerian belum memiliki alat pengawasan yang memadai.
“Karena terus terang kami tidak punya alat pengawasan yang disampaikan. Kami sebenarnya sudah mengajukan untuk kemudian kami memiliki digital surveilans, begitu. Tapi sampai sekarang kami belum punya,” jelas Trenggono.
Meski begitu, Trenggono berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan di wilayah pesisir pantai dengan melibatkan berbagai pihak. Ia juga menyoroti bahwa kasus seperti di Tangerang bukanlah yang pertama.
“Karena memang luas wilayah kita seluruh Indonesia, tadi sudah saya sampaikan, kebetulan saja yang terjadi di Tangerang ini, sebetulnya kejadian seperti di Tangerang ini sudah banyak sekali. Tadi saya sampaikan, kita sudah menghentikan 196 kasus yang semuanya bermuara pada kegiatan pembangunan di ruang laut,” tambahnya.
Pada rapat yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI, Heri Dermawan, mendesak Menteri KP untuk mengusut tuntas dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut. Ia menyatakan bahwa masyarakat berharap kasus ini segera diselesaikan.
“Sebetulnya sekarang ini masyarakat tuntutannya sederhana, cuma bongkar dan usut siapa di belakangnya, dan semua pejabat sudah mengatakan itu. Termasuk Bu Ketua (Komisi IV DPR Titiek Soeharto) juga sudah mengatakan bongkar dan usut tuntas siapa di belakangnya,” ujar Heri.
Heri pun meminta Menteri Trenggono menunjukkan “kesaktiannya” dalam menyelesaikan kasus ini. “Pak menteri ini sesuai dengan namanya bisa menunjukkan kesaktiannya, apa arti sebuah nama?” imbuhnya.
Meski demikian, Heri mengapresiasi langkah KKP yang telah membongkar pagar laut di perairan Tangerang. Ia menyarankan agar KKP tidak bekerja sendiri dalam mengusut kasus ini, melainkan membentuk tim khusus yang melibatkan kementerian dan lembaga lain.
“Untuk mengusut itu nggak bisa sendiri Menteri KKP. Sama dengan teman-teman yang lain ayo tingkatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain,” tegas Heri.
Ia juga mengingatkan bahwa beberapa isu, seperti Hak Guna Bangunan (HGB), berada di luar kewenangan KKP. Oleh karena itu, pembentukan tim lintas kementerian dan lembaga sangat diperlukan.
“Oleh karena itu, sangat penting bagi saya Pak Menteri dengan kementerian lain berkoordinasi, atau bikin tim sendiri antara beberapa kementerian dan lembaga, cuma nggak tahu ketua timnya dari kementerian mana silakan saja,” pungkas Heri.
(Sumber: Jawapos)
