Data terbaru yang akan dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai kemiskinan dan pengangguran tahun 2006 akan tetap menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam meyusun program-program pada Rancangan APBN tahun anggaran 2007. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai mengikuti Sidang Paripurna, di Gedung DPRRI, Jakarta, Senin (28/8).
“Apapun hasil data terbaru yang dikeluarkan oleh BPS akan menjadi bahan pertimbangan dalam melihat kembali program-program pemerintah,” ujarnya.
Menurutnya, dalam menyusun program RAPBN tahun 2007, sejak awal permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan dan pengangguran sudah menjadi bahan pertimbangan serta prioritas utama dari pemerintah.
Lebih lanjut Sri Mulyani menegaskan, data yang dibacakan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam nota keuangan negara sidang paripurna tanggal 16 Agustus lalu, merupakan data resmi dan tidak ada yang salah mengenai penurunan angka kemiskinan dan pengangguran yang disampaikan dalm pidato tersebut.
“Itu sudah data resmi, tidak ada yang salah tentang penurunan angka kemiskinan dan pengangguran yang terdapat didalamnya,” katanya.
Sebagaimana diketahui, dalam pidato nota keuangan, pemerintah menyebutkan angka kemiskinan dalam Rancangan APBN tahun 2007 turun dari 23,4 persen tahun 1999 menjadi16 persen pada akhir tahun 2005, sedangkan angka pengangguran juga dinyatakan menurun dari 11,2 persen pada bulan November 2005 menjadi 10,4 persen pada awal 2006.
Namun data yang diumumkan tahun 2005 dan awal tahun 2006 tersebut angkanya tidak mencerminkan angka kemiskinan dan pengangguran pascakenaikan BBM, sehingga banyak dipertanyakan oleh berbagai pihak. (novel)
