Perkembangan politik lokal pada era otonomi berupa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Poso, Sulawesi Tengah harus diwaspadai karena potensial menimbulkan konflik.
Hal tersebut didapat dari hasil laporan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Departemen Agama seperti dikatakan Menteri Agama M. Maftuh Basyuni dalam Raker dengan Panitia Ad Hoc III DPDRI, di Gedung DPR/DPDRI, Jakarta, Selasa (21/11).
"Pilkada dapat kembali memancing konflik antar kelompok elit masyarakat, yang dapat memicu konflik antar umat beragama," ujarnya.
Menurutnya, meskipun kondisi Poso sudah lebih membaik, namun gangguan keamanan masih terjadi, ini disinyalir dilakukan oleh kelompok kecil masyarakat yang tidak menghendaki kondisi aman di Poso.
Lebih lanjut Maftuh menegaskan, konflik di Poso yang sangat kompleks itu tidak terkait secara langsung dengan masalah agama, meskipun dampak yang dirasakan telah menyebabkan kerusakan pada beberapa rumah ibadah.
"161 unit prasarana rumah ibadah rusak akibat konflik Poso, dengan rincian untuk masjid yang rusak 73 unit, gereja 87 unit dan satu pura,” jelasnya.
Ia menambahkan, sebagai langkah penanganan konflik Poso sesuai dengan Inpres No.14 tahun 2005, Departemen Agama bersama dengan Satgas Penanganan Masalah Poso dan Komando Operasi Keamanan Propinsi Sulawesi Tengah, beserta dengan Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, melaksanakan tugas khusus antara lain, mengajak tokoh-tokoh lintas agama di Poso untuk menggelar dialog secara rutin, memberikan pembinaan kepada para pemuda, serta membantu proses rehabilitasi tempat ibadah yang rusak akibat kerusuhan. (novel)
