Eramuslim.com – Berbagai kebijakan janggal hingga pelanggaran hukum dilakukan Rezim Joko Widodo. Mulai dari koruptor yang diperbolehkan mencalonkan diri di Pilkada hingga pelanggaran keputusan Pengadilan TUN soal reklamasi Teluk Jakarta.
Menteri Kehutanan RI 2004-2009, MS Kaban pun menyebut Indonesia saat ini sebagai “negeri yang sakit”. “’Negeri Ini Sakit’ soal koruptor boleh nyalon di Pilkada kata Pimpinan KPK. Makanya KPK nya jangan sakit menghadapi Sumber Waras,” tegas MS Kaban di akun Twitter @hmskaban.
MS Kaban juga menyorot ketidakberdayaan aparat keamanan menghadapi tindakan kriminal pembakaran hutan dan lahan. “MenKLHHut ajak KPK usut pembakaran hutla, Negeri ini sakit kan. Ada Polisi TNI manggala agni semua gak berdaya. Negeri ini sakit api dimainin,”sindir @hmskaban.
Ambisi Rezim Jokowi melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta juga dipermasalahkan oleh Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang ini. “Sudah jelas keputusan pengadilan TUN reklamasi pantai Jakarta melanggar hukum tapi dipaksakan harus dilanjutkan, sakit kan negeri ini,” tulis @hmskaban.
Diberitakan sebelumnya, pakar kelautan Institut Teknologi Bandung (ITB), Muslim Muin, menegaskan alasan Menko Kemeritiman Luhut Panjaitan melanjutkan reklamasi Pulau G, hanya untuk menjaga ‘muka’ pemerintah di hadapan investor, terbilang aneh. “Kalau investor itu merusak negara kita ya harusnya biarkan saja dia kabur,” kata Muslim seperti dikutip aktual.com (12/09).
Muslim juga mempertanyakan hasil kajian yang jadi alasan Luhut menyatakan Pulau G tidak bermasalah. Yakni hasil kajian yang diklaim dilakukan tim bentukan Luhut dengan menggandeng BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi).
Tak hanya itu, Muslim juga mempertanyakan soal kajian tim Luhut yang tidak dibuka ke publik. “Itu membuktikan ada sesuatu yang disembunyikan. Kalau saya, tentu kajian akan saya buka ke publik. Jika disembunyikan itu namanya pengecut,” tegas Muslim.(ts/pm)
