Menteri Luar Negeri Serbia Vuk Jeremic menyampaikan, penghargaan pada Indonesia dalam masalah Kosovo, yang mengharapkan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB mendorong penyelesaian masalah tersebut melalui cara-cara damai. Meski demikian, pemerintah Serbia belum dapat mengaku kemerdekaan Kosovo yang dideklarasikan beberapa waktu lalu.
Dalam kesempatan itu, Jeremic mengakui bahwa isu Kosovo tidak terkait dengan masalah keagamaan, persoalan itu sangat erat hubungannya dengan isu politik dan etnis Albaniya.
"Kosovo memang menarik perhatian dalam pertemuan OKI, tapi isu tidak terkait dengan isu keagamaan, ini asli isu politik dan etnis, " tegasnya dalam dalam jumpa pers, di Gedung Pancasila, Departemen Luar Negeri, Jakarta, Kamis (27/3).
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia menyatakan belum pada posisi untuk mengeluarkan pengakuan atas kemerdekaan Kosovo, sebab masih akan melihat perkembangan dari kondisi negara pecahan Serbia itu. Hal itu diungkapkan oleh Juru Bicara Deplu Kristiarto Soerjo Legowo, akhir Februari lalu. "Kita masih ingin melihat secara dekat, kita ikuti terus perkembangannya dilapangan, dan itulah prinsip kita, "ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Rakyat Kosovo pada 17 Februari menyatakan kemerdekaannya dan menjadi negara keenam yang terbentuk dari bekas federasi Yugoslavia menyusul Slovenia, Kroasia, Masedonia, Bosnia, dan Montenegro serta menjadi negara merdeka ke-193 di dunia.
Dalam kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan, belum akan melibatkan organisasi masyarakat muslim seperti NU dan Muhammadiyah, dalam menjembatani masalah Kosovo dengan Serbia. Sebelumnya ormas-ormas Islam di Indonesia mengusulkan agar dilibatkan dalam mengatasi permasalahan Kosovo dengan Serbia
"Sampai sejauh ini mereka tidak akan dilibatkan, " kata Menlu usai mengadakan pertemuan tertutup dengan Menlu Serbia.
Kunjungan Menteri Luar Negeri Serbia Vuk Jeremic ke Indonesia adalah kunjungan yang bersejarah. Bukan karena kunjungan ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan oleh Menlu Serbia, tetapi kedekatan hubungan kedua negara dan rakyatnya sudah terjalin sejak zaman pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Tito. Kedua negara memposisikan dirinya sebagai negara terdepan dalam Gerakan Non Blok.
“Kita akan mengisi hubungan ini dengan hal-hal yang lebih produktif dengan meningkatkan perdagangan, investasi, people to people contact serta pertemuan bilateral, ” tegas Menlu Wirajuda.(novel)