Jakarta—Menteri Luar Negeri RI, Dr. Hassan Wirayudha, mengatakan bahwa sesuai dengan kebijakan pemerintah yang terbuka, Indonesia tidak membatasi jumlah relawan asing yang mulai berdatangan membantu evakuasi korban gempa di Padang dan sekitarnya.
Ditemui saat peluncuran portal Deplu, Menlu RI lebih lanjut menjelaskan, “Sesuai dengan kebijakan, kita terbuka, namun, tentu akan ada evaluasi. Kita akan mempercepat proses tanggap darurat yang dijadwalkan selama 2 bulan, untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.”
Hassan Wirayudha yang mengenakan batik saat acara tersebut menegaskan bahwa antusiasme masyarakat dunia terhadap bencana alam yang menimpa Indonesia cukup besar. Hingga saat ini, sudah ada 26 negara yang mengirimkan tim relawan ke Padang. Dari 26 negara tersebut, bantuan yang paling mendominasi adalah rescue mission, yaitu upaya pencarian korban yang tertimbun reruntuhan. Banyak di antara negara tersebut yang melengkapi pencarian korban dengan peralatan yang lebih canggih, termasuk dengan menggunakan anjing pelacak dan juga detektor detak jantung. Selain itu, sebanyak 55 flight clearance yang mengangkut bantuan berupa barang dan tim relawan sudah sampai di Indonesia. PBB, khususnya UNDP dan UNHCR telah berada di Padang untuk membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa. Diakui pula oleh Menlu, bahwa Indonesia masih lemah dalam hal merespon bencana alam, seperti gempa.
Gempa yang terjadi di Padang dan sekitarnya, hampir seminggu yang lalu, membuat negeri-negeri tetangga berduyun-duyun mendatangkan tim relawannya ke Indonesia. Namun, kedatangan tim relawan ini bisa membuat masalah baru. Seperti saat kejadian tsunami di Aceh, kelompok-kelompok relawan tersebut berebut teritori wilayah rekonstruksi atau daerah penanganan bencana. Semoga hal ini tidak terulang kembali saat ini, untuk itu, Menlu mengingatkan bahwa pemerintah akan ikut memonitoring program rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk yang diusulkan oleh relawan asing. (Ind)
foto: primaonline
