Pemerintah menyesalkan suara dari kelompok masyarakat yang mempermasalahkan pengamanan menyambut kedatangan Presiden AS George W. Bush, yang dinilai terlalu berlebihan, meski demikian pro kontra dalam alam demokrasi merupakan hal yang wajar. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dalam media briefing, di Gedung Pancasila, Departemen Luar Negeri, Jakarta, Jum’at (10/11).
"Agaknya tidak terlalu begitu menguntungkan perdebatan publik kita, dalam rangka persiapan kunjungan Bush yang di luar fokus agenda pokok, saya sangat menyesalkan pola pendekatan masalah pengamanan itu menjadi banyak dibicarakan, karena itu lebih dari pada aturan protokol saja," ujarnya.
Menurutnya, pengamanan yang akan diberikan terhadap Bush saat berada di Indonesia merupakan hal yang biasa dilakukan terhadap tamu negara lainnya, dan dalam hal ini pemerintah Indonesia dan AS sudah saling berkonsultasi demi kelancaran keamanan dalam pertemuan tersebut.
Lebih lanjut Hassan menjelaskan, pada pertemuan itu tidak akan dibicarakan lagi soal penanganan teroris maupun militer, tetapi lebih difokuskan pada pembahasan soal pendidikan, kesehatan, penanganan bencana dan tekhnologi informasi.
"Dalam pertemuan itu Presiden SBY dan Presiden Bush tidak akan terlalu banyak berbicara tentang militer, dan kita juga tidak usah terlalu banyak berbicara masalah terorisme, sebab kerjasama terkait dengan penanganan teroris sudah dilakukan melembaga," tandasnya.
Mengenai kebenaran rencana Bush mendatangi Pondok Pesantren di Kawasan Parung Bogor, Menlu mengaku pihaknya belum mendapat konfirmasi dari pihak Kedubes AS tentang kepastian agenda tersebut. (novel)
