Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda menyatakan tidak akan membuat pakta pertahanan baru antara Indonesia-Australia, mrnyusul rencana pertemuan antara Presiden RI dengan PM Australia John Howard di Batam pada 26 Juni mendatang.
"Kita sama sekali tidak ingin membicarakan masalah pakta pertahanan, saya ingin mengkoreksi itu,"katanya menanggapi pertanyaan wartawan usai membuka Seminar Nasional, di Jakarta, Rabu (14/6).
Menurutnya, ketika Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Australia setahun yang lalu, kedua negara pernah menyepakati akan merundingkan kerjasama dalam bidang keamanan dalam arti yang luas, bukan hanya menyangkut pertahanan.
Namun sebagaimana dikutip media asing pekan lalu, Perdana Menteri Australia John Howard mengatakan bahwa dalam pertemuan Indonesia-Australia pada bulan Juni akan dibentuk pakta pertahanan, yang sempat kandas pada tahun 1999, pasca jejak pendapat Timor Timur.
Lebih lanjut Hasan menjelaskan, rencana kerjasama bidang keamanan yang akan dibangun oleh kedua negara, lebih kearah pengemasan ulang kerjasama yang pernah berhasil dilakukan oleh kedua negara, misalnya dalam pencegahan illegal migran dan pemberantasan terorisme.
"Kerjasama militer yang dibangun antara Indonesia-Australia, jangan dilihat sebagi pakta pertahanan, karena hanya dalam konteks pelatihan dan pertukaran pengalaman saja," tegasnya.
Ia menambahkan, dalam pertemuan itu kedua negara lebih memfokuskan perbaikan hubungan bilateral kedua negara yang sempat terhambat pasca pemberian visa sementara terhadap 42 warga Papua, dan jika ada penandatangan dalam pertemuan tersebut hanya berupa joint statement yang merupakan hasil rekaman pembicaraan, bukan dalam bentuk persetujuan kerjasama.(novel)
