Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menagih janji soal "virus sharing" dan "virus benefit" secara adil, transparan dan setara. "Virus sharing" dan "virus benefit" (berbagi virus dan berbagi manfaat pembuatan vaksin dari sampel yang dikirim) merupakan kesepakatan sidang WHA (World Health Assembly) ke-60 dan IGM-PIP (Inter-Governmental Meeting of Pandemic Influenza Preparedness) tahun lalu di Jenewa.
Hal itu disampaikan Menkes pada Sidang WHA ke-61 yang berlangsung dari tanggal 19 hingga 24 Mei dengan mengambil tema "Health Related to the Millenium Development Goals (MDGs)" di Jenewa, Swiss.
"Negara-negara anggota Organisasi kesehatan Sedunia (WHO) telah menyetujui usulan Indonesia agar mekanisme virus sharing sejalan dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing negara, " ujar Menkes dalam rilis Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta, Kamis (22/5).
Menurut Menkes, Global Inisiative Surveilance Network (GISN) yang sudah berlangsung 60 tahun tidak akan pernah adil, transparan, dan setara kecuali mempertimbangkan kedaulatan dan hukum negara pengirim. "GISN harus diganti
dengan mekanisme baru, " katanya.
Karena itu, Dia minta WHO tidak mengesampingkan kepentingan negara berkembang dan harus memberikan pelayanan kepada seluruh negara anggota. Menkes tidak sependapat dengan salah satu negara anggota yang menyatakan GISN dan tradisinya telah mencapai keberhasilan dalam kesehatan global.
"Mereka tidak melihat banyak fakta yang justru merugikan negara-negara berkembang, " ujarnya.
Menkes menjelaskan kemampuan produksi vaksin yang kurang dari lima persen untuk penduduk dunia saat ini justru merupakan suatu kegagalan besar, sementara akses dan alih teknologi belum diperoleh negara-negara berkembang.
"Program stockpiling (penyediaan stok obat) telah gagal memenuhi tantangan kesiapsiagaan dunia menghadapi pandemi influenza, " imbuhnya.
Lebih lanjut Siti Fadilah Supari menegaskan, Indonesia tidak takut untuk mengemban tanggung jawab dalam "virus sharing" asalkan sistem itu memberikan keuntungan bagi negara berkembang dan menghasilkan sistem yang adil, transparan dan seimbang.
"Indonesia berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam kesehatan masyarakat dunia sebagaimana telah ditunjukkan selama ini, " ujarnya.
Dalam sidang WHA itu, Menkes juga menyoroti bahwa tujuan MDGs akan sulit dicapai karena berbagai kendala, seperti kenaikan harga minyak dunia yang berpengaruh kepada kenaikan harga pangan dunia yang membawa dampak kerawanan pangan. (novel)