Di tengah ramainya wacana reshuffle kabinet yang digulirkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono awal Mei mendatang, sejumlah partai mulai kasak-kusuk berusaha mempertahankan menterinya atau mengamankan jumlah porsi menterinya di dalam kabinet.
Menteri Perhubungan Hatta Rajasa disebut-sebut, akan terkena imbas dari perombakan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB). Menanggapi hal tersebut Menteri Perhubungan Hatta Rajasa menegaskan, resuhffle itu merupakan hak prerogatif Presiden, sebagai bawahan Presiden yang diberikan amanat harus siap jika diangkat, diberhentikan ataupun ketika diberikan tanggung jawab baru.
"Menteri itu siap diangkat, siap berhenti, siap dipindahkan, siap sedia itu namanya menteri, " ujarnya usai menyerahkan Penghargaan Wahana Tata Nugraha lomba tertib lalu lintas Angkutan Kota, di Ruang Mataram, Departemen Perhubungan, Jakarta, Rabu (25/4).
Ia mengaku tidak mempersoalkan kabar burung mengenai kemungkinan SBY akan me-reshuffle nya. Hatta menyatakan belum dihubungi SBY untuk melakukan pembahasan tentang perubahan tersebut.
Ketika ditanya, apakah dirinya akan menggantikan posisi Sofyan Djalil menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, pria berambut perak ini menyatakan tidak tahu menahu mengenai hal itu.
"Ah tidak tahu lah, masak tanya ini kepada Menteri sih, " cetusnya pada wartawan yang menanyakan kabar tersebut.
Hal senada juga diungkapkan Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin, yang tidak mempermasalahkan apabila menteri dari PPP yakni Menteri Percepatan Daerah Tertinggal Saifullah Yusuf ikut terkena reshuffle juga.
Ia menambahkan, penggantian Saifulah Yusuf sah-sah saja dilakukan sepanjang bertujuan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan. Ia juga berpesan agar dalam melakukan reshuffle, SBY tidak terlalu khawatir dengan persoalan porsi partai politik dalam kabinet.(novel)
