Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) memastikan Ujian Nasional (UN) 2006 siap dilaksanakan pada pertengahan Mei 2006, termasuk bagi peserta didik yang berada di daerah bencana dan rawan bencana melalui penyelenggaraan ujian susulan khusus. Hal itu disampaikan Mendiknas Bambang Sudibyo pada jumpa pers menjelang Hari Pendidikan Nasional di Jakarta, Senin (1/5).
"Ujian Nasional (UN) 2006 siap digelar pada Mei 2006 mendatang. Ujian tetap jalan, karena daftar sekolah dan daftar siswa yang ikut ujian sudah ada, termasuk soalnya juga sudah sampai ke daerah-daerah. Untuk daerah bencana atau rawan bencana seperti Trenggalek, Yogyakarta dan Jawa Tengah, sudah diantisipasi," paparnya.
Lebih lanjut Mendiknas mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan UAN tahun 2006 sebesar Rp 238 juta. Dana sebesar itu tidak termasuk anggaran untuk mencetak hasil UAN dan ijazah peserta yang jumlahnya mencapai Rp10 miliar.
Perbedaan pelaksanaan UN 2006 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yakni adanya pengawasan independen yang terlibat langsung saat pelaksanaan ujian nasional.
Pengawasan independen tersebut ditunjuk oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang menjadi mitra pemerintah dalam melaksanakan sejumlah kebijakan pemerintah.
"Kita akan melaksanakan UN dengan pemantau independen yang senantiasa mengawasi objektivitas dan sportivitas pelaksanaan UN nantinya," sambungnya.
Para pemantau independen tersebut, paparnya, berasal dari berbagai kalangan praktisi pendidikan yang tidak ada hubungannya dengan sekolah bersangkutan, seperti mahasiswa dan dosen.
Mengenai perekrutannya, kata Bambang, akan dilakukan di daerah-daerah sebagai panitia pelaksana UAN daerah, sementara mekanisme kerjanya, pemantau independen ini melakukan pemantauan keliling di enam hingga 10 sekolah selama waktu UN berlangsung.
"Para pemantau ini tetap diberikan honor atau insentif yang nilainya relatif. Tapi secara keseluruhan jumlah yang kami sediakan mencapai Rp 7 miliar," katanya.
Mengenai puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional, akan diselenggarakan di Kabupaten Lebak, Banten, yang akan dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Menurutnya, Kabupaten Lebak dipilih karena permasalahan pendidikan untuk semua jenjang di kabupaten ini masih tertinggal. Penuntasan wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Lebak masih rendah, APK di sana baru mencapai 62 peren sedangkan APK tingkat nasional sudah 86 persen.
Puncak acara Hardiknas dilaksanakan di sana sebagai upaya pemerintah untuk memperhatikan kabupaten tertinggal dan memacu Kabupaten Lebak untuk lari lebih cepat. (dina)
