“Pak bupati sudah melaporkan ke saya. Sesuai dengan laporan beliau kami anggap tindakannya sudah tepat. Namun, nanti dillihat perkembangannya di lapangan. Kalau harus ditinjau kembali yah harus ditinjau,” kata Menteri Muhadjir di sela-sela sidak di SMKN 1 Jakarta dan SMAN 1 Jakarta, Senin (29/7).
Kebijakan bupati Simalungun yang memecat 1.695 guru PNS dan menggantinya dengan mengangkat honorer, menurut Muhadjir, akan dipelajari lagi. Dia lebih menyarankan pemda memperpanjang masa kerja guru-guru PNS yang sudah pensiun.
“Lebih baik guru-guru yang sudah pensiun tetap dipertahankan. Tidak usah mengangkat guru honorer,” ucapnya.
Permintaan Muhadjir ini tidak hanya ditujukan kepada Pemkab Simalungun. Namun, untuk semua daerah agar memperpanjang masa kerja pensiunan guru PNS. Sebab, ada aturan yang melarang mengangkat guru honorer lagi.
“Untuk semua pemda, baik provinsi kabupaten/kota lebih baik memperpanjang masa kerja guru yang sudah pensiun. Untuk kemudian menjadi tenaga tidak tetap sementara sampai menunggu terangkatnya guru PNS maupun PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).
Sebelumnya, Kemendikbud telah menelusuri laporan kasus ribuan guru di Simalungun, Sumatera Utara yang diberhentikan. Dari fakta yang ditemukan, ribuan guru itu nyatanya tidak memenuhi syarat kualifikasi S1.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Supriano menegaskan, 1.695 guru itu tidak dipecat. Mereka diberhentikan karena hingga batas waktu 10 tahun sampai 2015, mereka tidak melanjutkan pendidikan S1-nya sehingga bertentangan dengan Undang-undang Guru dan Dosen.
Dari 1.695 guru yang diberhentikan, sebagian mengajar hanya bermodal ijazah Sekolah Pendidikan Guru (SPG), lulusan Diploma II. Bahkan masih ada yang lulusan SMA sederajat. [jn]
