Eramuslim.com – Ketua Umum Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) Bastian P Simanjuntak minta KPK turun tangan mengawasi impor beras. Pasalnya, menurut Bastian, impor beras yang diputuskan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito itu patut dipertanyakan karena penuh kejanggalan.
“Kami mengharapkan agar KPK proaktif mengawasi rencana impor beras yang akan dilakukan oleh Perusahaan Perdagangan Indonesia dari hulu hingga hilir. Jangan sampai terjadi mark up biaya dalam proses importasi beras tersebut,” ujar Bastian dalam pesan tertulis, Minggu (14/1/2018).
Dia mendesak KPK mengusut berapa sebenarnya harga pasaran pembelian beras dari Vietnam atau Thailand dalam jumah besar? Berapa biaya impor dari pengangkutan bongkar muat dan kepabeanan dalam rangka impor beras tersebut? Langka ini juga untuk memastikan impor beras bebas dari mafia pangan.
“Apalagi selama ini kita ketahui ada mafia-mafia pangan yang hingga saat ini tidak tersentuh oleh hukum,” ujarnya.
Bastian mempertanyakan alasan pemerintah yang memutuskan untuk mengimpor beras sebesar 500.000 ton dari Vietnam dan Thailand lantaran dinilai janggal. Alasan Menteri Perdagangan yang mengatakan bahwa kebijakan impor beras bertujuan untuk menstabilkan harga pasar dan alasan lainnya yaitu untuk keperluan restoran dan hotel-hotel mewah karena beras yang di impor tersebut merupakan beras khusus bukan beras yang di produksi oleh petani, sangat ambigu dan terkesan dibuat buat.
“Sebab antara menstabilkan harga dan untuk supply kebutuhan hotel tidak ada hubungannya sama sekali, oleh karena itu kami mencurigai ada tujuan lain dibalik rencana impor beras 500.000 ton tersebut,” papar dia.
Tak hanya itu langkah impor beras juga berlawanan dengan klaim Kementerian Pertanian bahwa produksi beras selalu meningkat. Bahkan baru-baru ini Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan bahwa Indonesia sedang surplus beras dan akan mencapai puncaknya di bulan Februari 2018.
“Jika demikian mengapa tiba-tiba Menteri Perdagangan Enggartiasto mengatakan akan impor beras 500.000 ton?,” ujar dia.
Menurut dia hal tersebut menandakan pemerintah tidak konsisten. Menteri yang satu dengan yang Menteri yang lain tidak sinkron dalam memberikan pernyataan ataupun mengeluarkan kebijakan.
“Jadi wajar jika pada akhirnya masyarakat mencurigai bahwa ada yang tidak beres dengan pemerintahan Jokowi,” tegas dia. (kl/ts)
