eramuslim.com – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengeluarkan peringatan keras kepada jajarannya di Kementerian Agama untuk menghindari tindakan koruptif, sembari menegaskan komitmennya dalam membersihkan kementerian dari segala bentuk praktik yang merugikan.
Pernyataan ini disampaikan saat membuka Meeting Strategi dan Arah Kebijakan Kementerian Agama di Jakarta, Selasa (29/10/2024) kemarin.
Nasaruddin mengungkapkan bahwa pesan ini sesuai dengan arahan Presiden, yang memberikan mandat penuh kepada Menag untuk melakukan pembersihan di lingkungan kementeriannya.
“Pak Presiden betul-betul berpesan, kalau ada orang-orang yang tidak benar di kantornya, saya beri mandat kepada kementerian. Menteri sepenuhnya harus melakukan pembersihan di kementeriannya. Jangan takut, saya di sampingnya,” ujarnya.
Menag Larang Penerimaan Hadiah Tak Wajar
Sebagai langkah awal, Menag menekankan kepada jajarannya untuk tidak memberikan sesuatu yang bukan menjadi haknya. Nasaruddin menegaskan pentingnya integritas dalam pelaksanaan anggaran, tanpa ada tekanan atau iming-iming yang dapat merusak transparansi.
“Jangan memberikan kepada menteri apa yang bukan menjadi haknya,” katanya.
Komitmen Menag untuk memberantas praktik koruptif di Kemenag tak main-main. Ia menyatakan siap menghadapi risiko yang mungkin muncul akibat langkah ini.
“Kalau ada konsekuensi yang nanti muncul karena saya melakukan pembersihan, saya siap apapun risikonya,” tegasnya, mencerminkan tekad kuat untuk mewujudkan Kemenag yang bersih dan berintegritas.
Larangan Kegiatan yang Mengganggu Kinerja Aparatur
Pesan lain juga disampaikan Nasaruddin kepada jajaran Kanwil Kemenag Provinsi. Menag meminta agar para pejabat tidak membiarkan pasangan mereka terlibat dalam kegiatan yang membebani anggaran negara tanpa tujuan yang jelas.
Ia menekankan, kegiatan seperti yang dilakukan oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) harus diselaraskan dengan tugas kementerian, bukan malah mengganggu pekerjaan suami atau pasangan yang bekerja di Kemenag.
“Boleh kita berikan kegiatan DWP, tapi jangan sampai DWP merecoki tugas-tugas suaminya,” jelas Nasaruddin.
Menag juga menyoroti peran staf khusus dan tenaga ahli di Kemenag. Ia menegaskan bahwa mereka harus menjauh dari proyek-proyek atau permainan promosi jabatan yang melibatkan data kepegawaian.
“Kami tidak ingin mendengarkan staf khusus atau tenaga ahli kami yang mendampingi kami itu membuka-buka lembaran-lembaran yang sifatnya angka-angka di kepegawaian,” tutupnya.
(Sumber: Inilah)
