eramuslim.com – Sosiolog Musni Umar, ikut menimpal pernyataan Menteri Agama yang soal tidak adanya alasan untuk mengganti sistem demokrasi di Indonesia.
“Yang penting kita amalkan Pancasila secara murni dan konsekuen,” ujar Musni Umar dikutip dari unggahan twitternya, @musniumar (17/2/2023).
Mantan Rektor Universitas Ibnu Khaldun itu lanjut menuturkan, selain mengamalkan Pancasila, juga mewujudkan keadilan ekonomi.
“Kita wujudkan keadilan ekonomi, hukum, pendidikan, dan sebagainya,” lanjutnya.
Namun, menurut Musni Umar. Indonesia sudah 78 tahun merdeka, sudah terbilang usia yang matang. Faktanya, kata dia. Belum ada keadilan sosial.
“Kalau ada yang bicara khilafah biarkan saja. Ini negara demokrasi. Sistem demokrasi kita perkuat, pemilu jurdil, masa jabatan 2 periode,” tukasnya.
Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyoroti soal sistem demokrasi yang mampu menjawab persoalan keagamaan usai penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) atau ongkos naik haji (ONH) 2023.
Menurut Yaqut, penetapan biaya haji menunjukkan instrument demokrasi bekerja maksimal, sehingga masalah dana haji 2023 bisa mencapai titik temu hingga ditetapkan.
Hal itu dikatakan Yaqut usai Raker penetapan BPIH 2023 dengan Komisi VIII DPR, di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu malam, 15 Februari 2023.
Ditekankan Yaqut, tidak ada lagi alasan untuk mendesak agar sistem demokrasi diganti dengan sistem agama.
Menurut dia, demokrasi adalah sistem ideal untuk menjawab persoalan masyarakat termasuk persoalan agama (sumber: fajar)
