Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni mengatakan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2009 segera diumumkan paling lambat sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 8 Juli 2009.
"Secepatnya akan kita umumkan sebelum pilpres dan mudah-mudahan presiden tidak terganggu untuk segera menandatangani," ujarnya kepada wartawan, di Jakarta.
Menag mengatakan, satu-satunya kendala untuk segera mengumumkan BPIH karena maskapai Saudi Arabian Airlines belum memberikan kepastian besaran biaya transportasi jamaah haji ke tanah suci. Kemungkinan besar BPIH tahun ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena adanya perluasan halaman Masjidil Haram yang mengakibatkan ribuan gedung terpaksa dibongkar.
"Adanya gedung tersebut mengakibatkan naiknya biaya pemondokan ketika jamaah berada di Mekkah. Kita tidak ingin menaikkan, tapi kalau dari sana sudah naik mau diapakan," ujarnya.
Terkait dengan pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyatakan BPIH tahun ini bisa diturunkan sekitar 15 persen dari tahun 2008, Menag mengatakan pemerintah tidak mengambil untung sedikit pun dari rakyatnya.
"Pemerintah ini nirlaba, satu sen pun diambil itu haram. Kalau ICW bisa mendapatkan rumah lebih murah dari yang saya dapatkan, sisanya silakan ambil," ujar Maftuh.
Dalam kesempatan itu, mantan Duta Besar RI di Arab Saudi ini tidak segan-segan menindak siapa pun yang mengganggu penyelenggaraan ibadah haji, apalagi sampai mengorbankan para tamu Allah.
"Penyelenggaraan haji yang nakal tidak bisa hanya disindir atau diperingatkan, tapi harus digebuk," tegasnya.
Mengenai adanya keluhan jamaah terhadap ulah oknum KBIH (kelompok Bimbingan Ibadah Haji), Menag mengatakan, pada awalnya keberadaan KBIH cukup bagus. Mereka sangat membantu jamaah untuk bisa melaksanakan manasik haji secara baik.
"KBIH resmi dibuka tahun 80-an, satu per satu bermunculan lalu semakin banyak, tapi kemudian sebagian berubah menjadi kelompok bisnis ibadah haji," pungkasnya. (nov)
