Eramuslim.com – Eks Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu kembali memberikan kritikannya atas kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kali ini terkait dengan sejumlah proyek yang dibangun mereka di Jawa Barat.
Eks pejabat negara ini menyoroti setidaknya dua proyek yang menurutnya bermasalah dalam wilayah itu, Bandara Kertajati dan Kereta Cepat Jakarta Bandung. Keduanya menjadi perhatian lantaran proyek-proyek tersebut berujung akan ditutupkan dua hal yang sudah lama dinikmati oleh masyarakat di Jabar.
Said Didu mengatakan, dua proyek tersebut adalah manifestasi bagaimana kebijakan pemerintah telah mengorbankan kepentingan dari masyarakat hanya demi sebuah ambisi pemimpin dari Indonesia.
“Kasihan benar orang Bandung jadi korban proyek ambisius,” tegasnya seperti yang dilansir dari @msaid_didu, Minggu (16/7).
Bandara Kertajati misalnya, ia menyayangkan bagaimana tempat tersebut demi keuntungan hingga citra berprestasi pemimpin negara sampai menutup Bandara Husein Sastranegara. Begitu juga kereta cepat, ia menyayangkan bahwa proyek tersebut akan berujung ditutupnya Argo Parahyangan.
“Demi hidupkan Kertajati, Bandara Husein akan ditutup atau dibuka terbatas. Demi hidupkan Kereta Api Cepat, Kereta Api Parahyangan direncanakan akan ditutup,” jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan telah memberikan instruksi bahwa akan ada perubahan cukup besar dalam transportasi penerbangan menyusul akan segera beroperasinya Bandara Kertajati di Oktober 2023.
“Nantinya dimulai bulan Oktober, (Bandara Kertajati) akan operasi penuh. Artinya dari Bandara Husein Sastranegara akan digeser ke Kertajati, utamanya untuk yang pesawat jet,” ucap Jokowi.
Sementara Vice President Public Relations PT KAI Joni Martinus pernah mengatakan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kebijakan menyusul adanya wacana penutupan dari Argo Parahyangan.
“Adapun jika nantinya diputuskan pemerintah seperti itu, KAI sebagai operator tentunya akan patuh terhadap kebijakan dan peraturan pemerintah,” kata Joni
Sumber: suara
