Mayoritas pimpinan wilayah Partai Bulan Bintang (PBB) mendesak agar MS Kaban melepas jabatannya sebagai Menteri Kehutanan (Menhut). Desakan mundur terhadap Ketua Umum PBB itu karena Presiden SBY dinilai telah mengingkari kontrak politik dengan partainya.
"Memang ada empat opsi yang ditawarkan, tetapi bagi sebagian besar kawan di partai kami, termasuk saya, beliau harus keluar segera, karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menunjukkan bukti ketidakjujuran terhadap partai kami, " tegas Ketua DPP Ali Mocthar Ngabalin pada acara Silaturahmi Nasional dan Rapat Pleno Partai Bulan Bintang, di Jakarta, Selasa (15/5).
Keempat opsi itu, pertama, diminta kepada MS Kaban untuk keluar dari kabinet, dan mengawal pemerintah dari luar. Kedua, tetap jadi menteri, tetapi mendelegasikan atau menyerahkan jabatan ketua umum partai kepada teman yang lain.
"Ketiga, membiarkan MS Kaban seperti biasa, yakni Ketua Umum DPP PBB sekaligus Menteri Kehutanan di KIB, lalu kami biasa-biasa saja di parlemen. Kan tidak mungkin kami berteriak-teriak di sana (DPR), lalu ada orang di dalam (KIB), " papar anggota Komisi I.
Ada juga opsi keempat berkaitan dengan usul mantan Ketua Umum DPP PBB, Yusril Ihza Mahendra mengenai pelaksana harian ketua umum.
"Tetapi itu sangat susah. Satu saja bagi saya, MS Kaban harus keluar (dari KIB). Sebab sekali lagi kami tegaskan, SBY sudah menunjukkan bukti ketidakjujuran terhadap partai. Makanya, MS Kaban harus keluar dan pimpin partai secara langsung, lalu berikhtiar agar jangan dicederai lagi seperti kasus Bang Yusril Ihza Mahendra, " papar dia.
PBB terkesan masih belum mampu menyembunyikan kekecewaan dan rasa gusarnya atas pencopotan Yusril Ihza Mahendra dari jabatannya sebagai Menteri Sekretaris Negara, yang menurut mereka tanpa alasan rasional. "Sekali orang berkhianat, akan terus begitu, " kata Ali Mocthar Ngabalin. (dina)
