Ketua DPR Marzuki Alie, di mana keputusan tentang pembangunan Gedung DPR yang baru itu, sudah merupakan keputusan yang bersifat bulat dari semua fraksi. Tidak ada satupun fraksi yang menolak pembangunan Gedung DPR yang baru.
Tetapi, sekarang ada, fraksi-fraksi yang seakan-akan menolak pembangunan Gedung DPR yang baru. Inilah sebuah permainan pencintraan di kalangan fraksi yang tidak mau bermuka buruk, di hadapan rakyat. Mereka ingin menjaga citra mereka di mata rakyat. Karena pembangunan Gedung yang baru itu mendapatkan kritikan yang keras rakyat. Karena pembangunan Gedung DPR, yang rencana awalnya itu, dianggarkan sebesar Rp 1,8 triliun.
Mengahdapi silang sengketa itu, Ketua DPR, Marzuki mengaku tidak mau terus disudutkan oleh pernyataan fraksi-fraksi yang menurutnya bertolak belakang dari keputusan rapat.
"Saya akan buka semua dokumen, mulai dari APBN yang sudah menjadi UU, paripurna renstra, keputusan BURT dan rapat konsultasi pimpinan DPR, pimpinan BURT dan pimpinan fraksi serta sekjen bersama tim teknis. Semua keputusan dan rapat itu jelas dihadiri oleh seluruh anggota fraksi atau paling tidak perwakilannya. Pembangunan gedung ini bisa masuk dalam APBN dan UU kan diputuskan bersama dan bukan Marzuki Alie sendiri," kata Marzuki kepada detikcom, Senin (17/1/2011).
Data-data tersebut, menurut Marzuki, akan mengungkapkan fakta bahwa semua fraksi di DPR telah menyetujui rencana pembangunan gedung baru. Kalau ada fraksi yang masih bersikukuh menyatakan telah menolak, Marzuki menyebut fraksi tersebut berbohong demi kepentingannya sendiri.
"Kok sekarang bisa mengelak mereka tidak ikut dalam memutuskan. Ini yang harus masyarakat ketahui. Dari dokumen itu akan diketahui siapa yang berbohong, biarlah publik yang menghukumnya," ujarnya.
Marzuki lalu menegaskan, wacana pembangunan kolam renang di gedung baru DPR itu dihembuskan oleh pemegang proyek. Marzuki berharap pemegang proyek DPR tidak lagi menghembuskan isu yang kontraproduktif dan rawan menjatuhkan citra DPR.
"Saya sudah tegaskan kepada Sekjen untuk tidak lagi melibatkan siapa pun yang bermasalah dalam mengerjakan berbagai proyek di DPR. Yang jelas harus dihentikan dan tidak boleh lagi mengerjakan berbagai proyek di DPR kalau memang banyak menimbulkan masalah," tegas Marzuki.
Marzuki berharap sekjen DPR bisa belajar dari kasus pembangunan Rumah Jabatan Anggota DPR yang belum juga tuntas. “Intinya kita tidak ingin ketidakberesan dalam pelaksanaan proyek itu terulang yang membuat negara dirugikan hingga puluhan miliar rupiah," tandasnya.
Sementara iltu, renovasi pembangunan rumah jabatan, kompleks Kalibata, tak mencapai tenggat waktu yang telah ditetapkan, padahal, biayanya menghabiskan dana APBN, ratusan miliar. (mh)
