Marwan Batubara Soal Blok Cepu: Kami Tak Ingin Jatuhkan Pemerintah

Penolakan penunjukan ExxonMobil sebagai operator Blok Cepu tidak berhenti pada gelombang aksi unjuk rasa dari beragam elemen masyarakat sekitar bulan Maret lalu. Apa yang melatarbelakangi penolakan masyarakat itu dan fakta konkritnya telah dituangkan oleh Koordinator Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu Marwan Batubara dalam buku yang berjudul “Tragedi dan Ironi Blok Cepu, Nasionalisme yang Tergadai”, yang ditulisnya bersama dengan pakar-pakar ekonomi dari berbagai institusi.

"Apa yang kami lakukan bukan untuk mencari popularitas, atau hendak menjatuhkan pemerintah, kami hanya ingin membagi keprihatinan atas nasib bangsa ini yang merdeka secara fisik tetapi belum lepas dari keterjajahan," ungkap Marwan Batubara saat peluncuran bukunya dan diskusi, di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, DPR/MPRRI, Jakarta, Rabu (13/9).

Ia menjelaskan, segala alasan penolakan mulai dari seluk beluk sengketa pengelolaan, kontroversial kontrak (joint operating agreement) yang ditandatangani antara pihak pemerintah dengan ExxonMobil, pengaruh tekanan pihak asing, Pertamina yang dianggap tidak capable mengelola Blok Cepu, sampai surat penolakan kepada Presiden yang diberikan oleh tokoh-tokoh semuanya terangkum dalam buku tersebut.

Menanggapi penolakan elemen masyarakat terhadap pengelolaan Blok Cepu oleh ExxonMobil, Pengamat Ekonomi UI yang juga Staf Ahli Bappenas Prof. Dr. Sri Edi Swasono menegaskan, bahwa sebenarnya Pertamina mampu mengelola ladang minyak dan gas di Blok Cepu, sehingga pemerintah tidak perlu menyerahkan pengelolaan itu kepada ExxonMobil.

"Jangankan Blok Cepu, Blok Texas pun mereka mampu menggarapnya, sampai sekarang saya masih yakin," tandasnya.

Dirinya menilai, anak kalimat pada judul buku yang diluncurkan oleh Anggota DPD itu, dapat menggugah kembali semangat nasionalisme yang sudah mulai diabaikan oleh segelintir orang terutama yang dekat dengan kekuasaan. Ia menyatakan, Blok Cepu akan tetap memberikan kontribusi besar meskipun harus di bawah pengelolaan PT. Pertamina.

Sementara itu Anggota Komisi VII DPR-RI Ami Taher mengatakan, dalam pengelolaan Blok Cepu terlihat indikasi intervensi asing dan rekayasa elit didalamnya, sehinggga dapat dikatakan penyerahan pengoperasian Blok Cepu kepada ExxonMobil sangat bertentangan dengan Undang-undang pengelolaan kekayaan alam oleh negara. (novel)