Koordinator Gerakan Penyelamat Blok Cepu (GRPBC), Marwan Batubara mengatakan, kebijakan pemerintah merombak jajaran Direksi PT. Pertamina, merupakan salah satu langkah untuk mempermulus upaya Pemerintah menunjuk ExxonMobile sebagai pengelola ladang minyak Blok Cepu. Dan yang menjadi salah satu alasan pemerintah mengganti Direktur Pertamina yang lama, karena Direktur yang lama menentang rencana perpanjangan kontrak Pemerintah dengan investor asal Amerika tersebut.
"Pergantian Direktur Utama Pertamina dari Widya Purnama ke Ari Soemarsono, semakin memperlancar proses penunjukan Exxon sebagai operatorship di Blok Cepu, " jelasnya dalam jumpa pers di Gedung DPR RI jakarta, Kamis (9/03).
Menurutnya, berbagai cara telah dilakukannya bersama dengan elemen masyarakat yang tergabung dalam GRPBC yang tetap konsisten menuntut pemerintah, agar menunjuk Pertamina sebagai operator Blok Cepu.
Di tempat yang sama, anggota Masyarakat Teknologi Indonesia (MITI) Warsito menegaskan, sebaiknya pemerintah berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat sendiri. Selama pemerintah tidak mempunyai komitmen, maka bangsa Indonesia akan terus didikte oleh pihak asing.
"Pemerintah dituntut mempunyai political will untuk mengembangkan bangsa sendiri, kalau tidak selamanya bangsa ini akan membayar mahal, " katanya.
Pengamat ekonomi INDEF Fadhil Hasan mengingatkan, Direktur Pertamina yang baru dapat memperjuangkan hak pengelolaan Blok Cepu yang selama ini diupayakan oleh PT Pertamina serta tidak menjadikan Blok Cepu sebagai kendaraan politik untuk menduduki jabatan sebagai Direksi.
"Kita tidak ingin membicarakan siapa yang memimpin Pertamina, namun yang kita mau bangsa ini mandiri dalam mengelola aset negara, " ujarnya.
GRPBC seusai jumpa pers melakukan penggalangan dukungan tandatangan pada selembar kain putih yang dibentangkan di depan ruang jumpa pers, untuk menolak ExxonMobile sebagai pengelola Blok Cepu. (Novel/Travel)
