eramuslim.com – Setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Wakil Presiden (Wapres), KH. Ma’ruf Amin merasakan kehidupannya menjadi lebih sibuk dengan berbagai aktivitas. Ia mengaku seolah kembali ke “habitat” asalnya, yakni dunia pesantren dan dakwah.
“Saya memang kembali ke habitat saya. Saya dari habitat kiai kembali urus pesantren, menghadiri berbagai acara undangan ceramah, dan diskusi soal agama,” ujar Kiai Ma’ruf dalam kanal YouTube Mahfud MD Official, sebagaimana dikutip oleh VIVA pada Rabu, 22 Januari 2025.
“Jangan-jangan saya pikir sekarang saya lebih sibuk daripada saat jadi Wapres,” tambahnya sambil bercanda.
Selain menjalankan rutinitas ceramah dan diskusi agama, aktivitas Kiai Ma’ruf kini bertambah dengan tugas baru sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia menjelaskan bahwa jabatan tersebut pernah ia emban sebelumnya pada tahun 1998.
“Ada tambahan baru yang menjadi beban saya sekarang, saya tahu-tahu dipaksa jadi Dewan Syuro PKB lagi,” tuturnya.
Namun, Kiai Ma’ruf melihat jabatan ini bukan sekadar tanggung jawab organisasi, melainkan sebagai kesempatan untuk menghidupkan kembali peran politik kiai yang menurutnya mulai terlupakan.
Ia menyoroti bahwa banyak kiai saat ini hanya fokus pada urusan pesantren, mengaji, dan berdakwah, tanpa menyadari bahwa berbagai permasalahan yang mereka hadapi sebenarnya berakar dari kebijakan politik.
“Semua persoalan itu ujungnya adalah keputusan politik, kebijakan, undang-undang, dan sebagainya,” jelasnya.
Mantan Ketua Umum MUI tersebut menekankan pentingnya kiai untuk kembali berkiprah di dunia politik, sebagaimana para pendahulu mereka di Nahdlatul Ulama (NU), seperti KH. Muhammad Hasyim Asy’ari dan KH. Abdul Wahab Hasbullah.
“Kiai harus mengambil peran politik seperti dulu. Dulu NU itu partai,” katanya.
Melalui peran ini, Kiai Ma’ruf berharap dapat membangkitkan kembali kesadaran politik di kalangan kiai. Menurutnya, kiai tidak hanya perlu mengurusi aspek keagamaan tetapi juga aktif berkontribusi dalam pembentukan kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan umat.
(Sumber: Viva)
