Eramuslim – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus diakui tengah menghadapi dilema yang cukup pelik. Namun lembaga keamanan ini tetap berusaha untuk menegakkan hukum secara berkeadilan.
Pernyataan ini disampaikan mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai dalam Dialog Kebangsaan Presidium Alumni 212 dengan tema ‘Mendesak Komnas HAM Membentuk Tim Investigasi atas Teror dan Kriminalisasi Ulama dan Aktifis’ di Tebet, Rabu (31/1).
Pigai menjelaskan bahwa dilema tersebut nampak jelas berawal dari kasus penistaan agama yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
“Saya harus sampaikan secara jujur bahwa Kepolisian itu mengalami suatu dilema yang sangat luar biasa,” ujar Pigai.
Menurut tokoh Papua ini, kepolisian mendapatkan tekanan yang luar biasa dari Aksi Bela Islam yang menuntut penegakan hukum terhadap mantan Bupati Belitung Timur itu. Hal itulah yang menyebabkan kepolisian begitu cepat merampungkan proses hukum.
“Ketika Ahok diproses dalam waktu yang cepat, juga memberi rasa kepuasan kepada mereka yang menginginkan Ahok diproses,” jelasnya.
Namun disaat yang bersamaan pula, pihak kepolisian juga mendapatkan tekanan yang luar biasa dari lingkaran kekuasaan dan kalangan partai politik yang notabene merupakan orang-orang yang membenci ulama dan aktifis.
“Sulit sekali menempatkan antara keinginan rakyat dengan kekuasaan negara,” imbuhnya.
