Majelis Mujahidin Desak Pemerintah Lebih Serius Tangani Muslim Rohingya

muslim-rohingya-terlantarEramuslim.com – Majelis Mujahidin (MM) mendesak pemerintah untuk ikut andil dalam menyelesaikan masalah masyarakat muslim Rohingya. Mereka berharap kejahatan kemanusiaan yang menimpa muslim Rohingya bisa segera dihentikan.

“Dunia Islam dan PBB harus segera menghentikan genosidasi (pembersihan etnis) masyarakat muslim Myanmar dan mengirimkan pasukan perdamaian internasional ke Myanmar,” kata Ustadz Abu Muhammad Jibriel Wakil Amir MM saat berorasi di depan kantor kedutaan besar Myanmar Jl KH. Agus Salim, Menteng Jakarta Pusat pada Rabu (27/5/2015) saat mengikuti aksi solidaris muslim Rohingya.

Menurutnya, apabila pemerintah Myanmar tidak mengambil inisiatif menghentikan genosida terhadap muslim Rohingya, maka pemerintah Indonesia dan negara-negara Islam lainnya harus memutus hubungan diplomatik dengan Myanmar dan mengusir duta besar Myanmar.

Selain itu, lanjut Ustadz Abu Jibriel, respon dunia barat terkesan membiarkan konflik dan kebrutalan pemerintah Myanmar terhadap masyarakat Rohingya, sementara mengacak-acak dunia Islam di Timur Tengah, mengindikasikan sikap diskiriminatif dan hubungan buruk pemimpin negara-negara barat terhadap Islam kecuali yang menjadi kepentingan hegemoni politik mereka.

Majelis Mijahidin mengajak seluruh komponen bangsa sesuai kemampuan masing-masing untuk berusaha menghentikan tindakan etnis cleansing terhadap masyarakat Rohingya bersama pemerintah Indonesia.

“Namun apabila niat baik tersebut tidak dapat menghentikan kebiadaban pemerintah Myanmar, maka Mujahidin supaya mengambil inisiatif lain sesuai tuntunan syariah Islam untuk menghentikan kemunkaran yang menimpa muslim Rohingya,” pungkas Ustadz Abu Jibril.

Selain Ustaz Abu Jibril, dalam aksi tersebut hadir pula tokoh Islam lainnya seperti KH. Muhammad al Khaththath (Sekjen FUI), KH. Shabri Lubis (Ketum FPI), Munarman, SH (FPI), Ustaz Bernard Abdul Jabbar (Sekjen KAMRA) dan lainnya. Para tokoh tersebut diterima sebagai delegasi oleh wakil kedubes Myanmar untuk menyampaikan tuntutannya.(rz)