eramuslim.com – Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara data yang dimilikinya dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan.
Mahfud menjelaskan bahwa sumber data yang dimiliki oleh keduanya adalah sama.
“Tidak ada perbedaan data antara yang disampaikan oleh Menko Polhukam sebagai Ketua Komite di Komisi III DPR tanggal 29 Maret 2023 dengan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan di Komisi XI DPR tanggal 27 Maret 2023, karena sumber data yang disampaikan sama, yaitu data agregat, data agregat itu uang keluar masuk, bukan seluruhnya itu nilai yang mutlak,” kata Mahfud usai rapat dengan Komite TPPU di Kantor PPATK, Jakarta Pusat, Senin (10/4).
Mahfud menerangkan, perbedaan laporan yang dianggap berbeda hanya karena klasifikasi dan penyajian datanya.
“Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK tahun 2009-2023 terlihat berbeda karena cara klasifikasi dan penyajian datanya yang berbeda. Keseluruhan LHA/LHP mencapai 300 surat dengan total nilai transaksi agregat lebih dari Rp349 T,” tuturnya.
Selain itu, Mahfud melanjutkan, Kemenko Polhukam mencantumkan semua LHA/LHP yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Baik LHA/LHP yang dikirimkan ke Kemenkeu, LHA/LHP yang dikirimkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) yang terkait pegawai Kemenkeu dengan membaginya menjadi 3 cluster.
Sedangkan, Kementerian Keuangan hanya mencantumkan LHA/LHP yang diterima. Serta tidak mencantumkan LHA/LHP yang dikirimkan ke APH yang terkait pegawai Kemenkeu.
“Jadi ada yang ke Kementerian ada yang ke APH ini yang tidak dicakup itu saja bedanya,” terangnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan, ada perbedaan data antara Mahfud dan Sri Mulyani terkait transaksi mencurigakan Rp349 triliun.
Sahroni menyebut, Mahfud menyampaikan dirinya memiliki data ada nilai transaksi janggal mencapai Rp349 triliun. Sedangkan Sri Mulyani menyebutkan hanya sekitar Rp189 triliun sepanjang 2017-2019.
(Merdeka)
