Eramuslim.com – Pengamat Ekonomi Pertanian dari IPB, Sonhaji menyatakan, Presiden Jokowi sangat peduli dengan citra. Demi pencitraan, Jokowi memaksakan diri dengan meminjam traktor pabrik sehingga terlihat bekerja. “Intelijen sudah menginformasikan mahasiswa bergerak untuk menggulingkan pemerintah,” papar Sonhaji di Jakarta, Sabtu (21/3).
Sonhaji meyakini, Jokowi mengetahui soal anjloknya citra baik sebagai Presiden sehingga dengan cara ini media kembali akan membantunya untuk mendongkrak dukungan rakyat kepada Jokowi yang turun tajam. “Buktinya, media tidak menurunkan berita tentang demonstrasi besar-besaran yang terjadi di mana-mana, mahasiswa minta Jokowi turun karena dinilai tidak becus urus negara,” tandasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengungkapkan, traktor sumbangan Jokowi dibagikan kepada para petani di Ponorogo, Jawa Timur ditarik kembali usai seremoni pemberian. Karena memang masih milik pabrik, traktor belum ditender sehingga terpaksa meminjam ke pabrik saat seremoni.
“Dirjen PSP (Prasarana dan Sarana Pertanian) yang maksa minjam, yang narik itu pabrik. Beberapa daerah seperti itu, terakhir Cirebon karena memang belum ditender, dan Dirjen maksa pinjam pabrik,” ungkap Daniel.
Terkait hal itu, Komisi IV berencana akan meminta klarifikasi kepada Dirjen PSP Kementan Gatot Irianto mengenai penarikan traktor ini. Gatot diminta memberikan pertanggungjawabannya. “Dirjen PSP-nya yang ngaco. Pasti ditanya tapi bukan khusus karena sekalian dengan menterinya. Karena kejadiannya sudah berkali-kali, di beberapa daerah. Itu alat belum ditender, makanya jadi runyam,” paparnya.
Lebih lanjut Daniel mengatakan presiden dan menteri sedang dikerjai oleh bawahannya. “Dirjen harus mempertanggungjawabkannya. Dan memastikan tidak terulang karena menunjukkan ke rakyat bahwa pemerintah tidak bisa bekerja dengan baik dan hanya main-main, akal-akalan saja,” ucapnya.
Jika untuk urusan distribusi sumbangan pemerintah saja berantakan, Daniel pun meragukan kinerja jajaran Kementan. Komisi IV, cukup merasa marah dengan adanya kasus penarikan traktor tersebut. Menurutnya, untuk urusan sederhana seperti ini saja presiden dan menteri dikerjai.
“Bagaimana urusan yang lebih besar, bagaimana kedaulatan pangan akan tercapai. Percuma presiden dan Mentan memiliki visi dan progam yang baik bila birokrasi bawahannya seperti itu, bukan hanya tidak nyambung tapi justru membuat program jadi berantakan. Ini jadi topik hangat di komisi IV. Komisi IV pada marah. Pasti akan ditanya pas raker setelah reses,” pungkasnya. (FN/rz)
