Eramuslim.com
By Tjahja Gunawan
Dalam tayangan video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Negara hari Jumat (26/3/2021), Jokowi meminta semua pihak menghentikan perdebatan atas kebijakan impor beras.
“Perdebatan soal isu tersebut justru bisa berdampak buruk terhadap harga gabah dari petani,” kata Jokowi.
Dalam video itu, Jokowi menyatakan bahwa kebijakan ini masih sama seperti tiga tahun terakhir yang mana Indonesia tidak mengimpor beras. Pernyataan ini sama sekali tidak benar alias bohong.
Untuk pejabat sekelas Presiden seharusnya hati-hati dalam membuat pernyataan, sebelum berbicara ke publik seharusnya bisa check and recheck data secara akurat.
Sebelum membuat pernyataan resmi, konfirmasi dulu kepada para menteri dan atau pejabat terkait. Memang tidak sekali ini saja, Presiden Jokowi membuat kesalahan.
Pernyataan lain yang blunder dari seorang presiden yang sampai sekarang tidak dilupakan masyarakat adalah: “…Di kantong saya ada uang Rp 11.000 triliun”.
Pernyataan ini sudah menjadi bahan olok-olok dan cibiran masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan utang Indonesia yang terus membengkak.
Demikian juga pernyataan Jokowi soal impor beras. Di jagat media sosial, netizen dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyangkal pernyataan Jokowi.
Kemudian kelompok kritis tersebut menyajikan sejumlah data dan grafik sebagai bukti bahwa dalam tiga tàhun terakhir ini kegiatan impor beras tetap jalan.
“Hampir tiga tahun Indonesia tidak mengimpor beras? Tahun 2018 impor beras 2,25 juta ton, tahun 2019 impor 444,5 ribu ton,” tulis Institut Ecosoc Rights, Sabtu (27/3/2021).
Belajar dari sejumlah kejadian selama ini, masyarakat hendaknya tidak cepat terpukau atau percaya begitu saja dengan pernyataan Presiden Jokowi yang meminta agar polemik soal Impor Beras dihentikan.
Sepintas pernyataan Jokowi tersebut seolah tegas, meminta semua pihak untuk menghentikan semua perdebatan tentang impor beras.
Padahal, pernyataan Jokowi ini sesungguhnya justru memunculkan kebohongan baru di seputar impor beras.
Bagaimanapun semua aktivitas ekspor impor tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) termasuk data impor beras. Data BPS ini tidak bisa dibantah oleh siapapun.
